Persediaan BBM Langka, Pertamina Belum Beraksi

Masalah bahan bakar minyak (BBM) berkutat kepada masalah klasik, penyelundupan dan penggelapan. Di sejumlah daerah, supir truk kesulitan mendapatkan solar. Sementara, praktik penyelundupan terus terjadi.

Kelangkaan solar bersub­sidi terjadi di jalur Pantura di Ken­dal Jawa Tengah. Hal terse­but terlihat dari panjangnya an­trian di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)  Pantura, Brang­song, Kendal.

Dari 13 SPBU  dari perbatasan Ken­dal Semarang sampai daerah perbatasan  Kendal, Batang ha­nya dua unit SPBU yang mem­punyai stok solar. Itu pun hanya menjual solar non subsidi.  Ke­langkaan solar di daerah ini sudah terjadi sejak Senin (18/03).

“Sudah empat SPBU saya da­tangi, tidak ada pasokan, saya baru mendapatkan di SPBU di Pan­tura Brangsong,” keluh Su­maidi, sopir truk yang biasa me­lintasi Pantura, kemarin.

Kelangkaan solar subsidi juga terjadi di Pekanbaru, Riau. Kend­araan jenis truk, bus besar terlihat mengantri di SPBU Pekanbaru.

Hasan, supir bus mengatakan, antrian sudah terjadi sejak ma­lam. “Semalam saya mau isi antri. Sekarang mau coba lagi ter­nyata masih antri,” kata Hasan.

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Bata­bara menilai, kelangkaan BBM tidak ha­nya disebabkan kebijakan pem­­­batasan. Tetapi, diduga ada pihak-pi­hak yang sengaja mela­kukan penim­bu­nan.

“Saya melihat ada oknum telah menangkap sinyal pemerintah mau menaikkan harga solar. Mereka berspekulasi dengan ha­rapan bila kenaikan harga jadi bisa meraup untung besar,” kata Marwan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Untuk itu dia meminta, Perta­mina mencari tahu penyebab kelang­kaan. Apakah benar murni karena pembatasan. Dia juga meminta, pemerintah mengambil kebijakan yang lebih keras ter­hadap pelaku penimbunan. “Ini masalah yang terus terulang, mereka harus di­bikin kapok,” tim­palnya.

Vice President Corporate Co­munication PT Pertamina (Per­sero) Ali Mundakir mengaku su­dah mengetahui ada kelang­kaan solar. “Kami sudah me­nge­tahui, tetapi berda­sarkan la­poran dari se­jumlah dae­rah, antrian masih da­lam batas yang wajar,” kata Ali. 

Namun demikian, Ali mene­gas­kan pihaknya pasti akan mengambil tindakan. Seperti me­nambah pasokan bila kondisi di lapangan tidak normal.

Menurutnya, kelangkaan  bu­kan disebabkan karena keterlam­batan pengiriman atau karena stok yang menipis. Tetapi murni karena tingginya permintaan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) Andryansah mengeluhkan lang­kanya solar di beberapa daerah.

“Proses distribusi barang antar dae­rah terganggu, pengusaha ang­kutan tentu alami kerugian atas terlambatnya pengiriman BBM tersebut,” ujar dia.

Andryansah mendesak peme­rin­tah agar bisa menjamin pa­sokan solar. Diingatkannya, bila pengi­riman barang terhambat maka yang rugi bukan hanya pengu­saha angkutan, tetapi juga ma­syarakat.

Selain masalah kelangkaan, penyaluran BBM bersubsidi juga dihadapkan praktik pengge­lapan. Hal tersebut bisa dilihat dari ter­ung­kapnya ka­sus penyelu­du­pan 1 juta liter BBM oleh kepo­lisian di Papua, tiga hari lalu.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andy Noorsaman Someng menilai, pengelapan BBM masih terjadi karena disparitas harga antara BBM subsidi dengan non subsidi yang terlampau jauh. Tak hanya itu, hukuman kepada pelaku pe­nyalagunaan BBM tidak memun­culkan efek jera. [Harian Rakyat Merdeka]