Daya Serap Anggaran Lemah, Harga BBM Tidak Layak Naik

.Anggaran subsidi energi yang mendekati Rp 300 triliun memang mengemaskan. Tapi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) saat ini dinilai belum tepat. Karena, tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah sangat rendah. Risiko politisnya besar.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute  Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, subsidi BBM mencapai triliunan sangat be­sar. Seharusnya, subsidi bisa di­gunakan untuk membangun in­frastruktur agar ekonomi bisa tum­buh cepat.

Tapi menaikkan har­ga saat ini, menurutnya, belum te­pat karena berisiko secara po­litis.  Ber­da­sarkan survei eko­no­mi, kata dia, tingkat keper­ca­yaan masyarakat terhadap pe­me­rintah belum pada posisi level aman.

“Sekarang keadaannya (keper­cayaan rakyat ke pemerintah-red) naik sedikit. Tapi levelnya jauh dari aman. Jadi kesimpulan saya meski membaik, tapi peluang pe­merintah untuk menaikkan harga BBM itu belum aman. Jadi harus cari cara yang lain,” kata Purbaya di acara Dis­kusi dengan tajuk Op­ti­ma­lisasi Peran Perbankan bagi Per­eko­nomian Nasional di Gedung Annex Sudirman, Ja­karta, ke­marin.

Selain itu, dampak menaikkan harga BBM bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Ke­napa? Sebab, sampai sekarang pe­merintah masih belum bisa mem­belanjakan anggaran dengan maksimal, khususnya untuk be­lanja mo­dal. “Mengapa saya tidak setuju jika pemerintah naik­kan harga BBM subsidi? Karena peme­rin­tah masih belum bisa belanja.  Se­panjang tahun ua­ng ma­sih me­num­puk, akhirnya ha­nya memper­lam­bat ekonomi saja,” imbuhnya.

Bila penyerapan bagus, me­nurutnya, boleh saja BBM naik. Tapi untuk sekarang ini ber­bahaya.

Dia mengingatkan, untuk me­naikkan har­ga BBM tidak se­mudah apa yang  dikatakan Men­teri Ke­uangan (Menkeu) Agus Mar­towardojo. Saat itu dia me­negaskan jika harga BBM naik maka fiskal (anggaran negara) akan aman. “Kalau BBM  naik, ekonomi jatuh,” timpal Purbaya.

Pemerintah bulan depan ka­bar­nya akan mengambil kebijakan me­nyikapi proyeksi jebolnya kuo­ta BBM tahun ini. Badan Ke­bijakan Fiskal sudah memberikan masukan tiga opsi kebijakan ke­pada Presiden. Yaitu, menaikkan harga, melakukan pembatasan, dan kombinasi keduanya.

Ekonom Kepala PT Mandiri Se­kuritas  Destry Damayanti me­miliki pandangan berbeda dengan Purbaya. Dia menilai, kebijakan menaikkan harga BBM perlu dilakukan untuk  men­jaga ke­sinambungan pertum­buh­an eko­nomi nasional yang cen­derung mengalami penurunan.

“Satu-satunya opsi untuk me­nyelamatkan perekonomian yang terkait dengan kesehatan APBN kita adalah menaikkan harga BBM bersubsidi,” ujar Destri di Ge­­dung DPR Jakarta, kemarin.

Menurutnya, harga BBM ber­subsidi  Rp 4.500 per liter su­dah tidak ideal untuk menopang kinerja perekonomian nasional. Dis­paritas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi yang menyebabkan ketidak­efi­sien­an penggunaan BBM ber­sub­sidi. Kondisi ini jelas akan mempeng­aruhi kinerja ekonomi. 

Tada tahun ini, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (AP­BN) meng­alokasikan  subsidi energi Rp 274,7 triliun. Rinci­annya, subsidi listrik Rp 80,8 triliun dan BBM Rp 193,8 triliun dengan asumsi volume konsumsi 46 juta kilo­liter.

Namun demi­kian,  Ke­men­keu mem­prediksi kuota BBM ber­subsidi akan bertambah tujuh juta kiloliter (kl). Artinya pemerintah harus mero­goh tam­bahan Rp 35 triliun. [Harian Rakyat Merdeka]