Beras Berkutu, Bulog Balikin Rp 435 Miliar

.Pemerintah menegaskan beras untuk rakyat miskin (raskin) tahun ini akan sesuai dengan kualitas dan tidak kutuan lagi. DPR minta jaminan.

Anggota Komisi IV DPR Sukiman mengatakan, kualitas dan kondisi beras raskin di la­pangan terutama daerah masih sangat buruk. Pihaknya banyak menerima laporan dari daerah soal raskin yang tidak layak konsumsi.

“Banyak ditemukan raskin yang mengandung kutu. Ini jelas me­rugikan masyarakat,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Padahal, kata politisi Partai Ama­nat Nasional itu, anggaran untuk raskin cukup besar dan terus mengalami kenaikan. Kare­na itu dia berharap janji peme­rin­tah untuk meningkatkan ku­alitas raskin bisa terbukti.

Apalagi keluhan dari masya­rakat sudah terjadi lama, tapi pemeritah dalam hal ini Bulog tidak pernah melakukan perbai­kan. Bahkan hampir setiap tahun ma­sih ditemukan raskin yang kualitasnya rendah.

“Kami minta jaminan dan sank­si jika masih ditemukan ras­kin yang jelek tahun ini. Penya­lurannya juga harus diawasi,”  tegas Sukiman.

Dia berharap dengan diambil alihnya penyaluran raskin dari Bu­log ke Kementerian Sosial (Ke­mensos) semua masalah bisa selesai. Selain itu, penyalurannya harus tepat sasaran.

Direktur Pelayanan Publik Pe­rum Bulog Agusdian Fariedh men­jamin raskin yang akan di­salurkan berkualitas bagus. Ras­kin tersebut tergolong dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan kategori jenis medium. “Medium broken 20 persen. Ini sudah berdasarkan SNI,” ujarnya.

Dia menegaskan, raskin ters­ebut ber­asal dari dalam ne­geri. Untuk penyaluran raskin tahun ini sudah dipersiapkan Bulog sejak tahun lalu dengan membeli dari dalam negeri.

Agusdian mengatakan, jika ditemukan adanya beras yang tidak sesuai dengan jenis yang seharusnya, masyarakat dapat melaporkan ke unit pengaduan Bulog di desa-desa distributor.

Bulog, kata dia, akan mene­rima pengaduan 24 jam dalam sehari dan siap menukarkan beras tersebut. “Kalau ada komplain segera ditukar. Jangan disimpan, langsung saja kasih tahu pasti kami ganti,” janjinya.

Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri mengatakan, pe­nya­luran raskin tahun ini diha­rapkan lebih efektif, tepat sasaran dan tepat jumlah sehingga bisa dicegah penyimpangan. “Ada 5T yang kita inginkan yaitu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan,” jelasnya.

Politisi Partai Keadilan Se­jahtera (PKS) itu mengatakan, 5T sangat diperlukan karena angga­ran raskin sangat besar mencapai Rp 17,197 triliun untuk 15,5 juta ru­mah tangga sasaran.

Untuk penya­luran ras­kin tahun ini, pihak­nya menjadi Kuasa Peme­gang Anggaran (KPA), sementara penyalurannya tetap dilakukan Bulog.

Menurut Salim, setiap rumah tangga sasaran mendapat 15 kg raskin setiap bulan dengan me­nembus Rp 1.600 per kg, se­mentara subsidi pemerintah Rp 7.751.86 per kg.

Untuk kualitas beras, kata dia, dengan adanya penambahan sub­sidi maka beras yang dibagikan berkualitas medium dengan atu­ran kadar air tidak lebih 14 persen dan tidak boleh lebih dari 20 persen yang patah serta derajat kebersihan harus 90 persen.

Diawasi BPKP dan KPK

Dalam penyaluran raskin, pe­me­rintah juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP), Badan Pe­me­riksa Keuangan (BPK) dan Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak ada penyimpangan.

Kepala BPKP Mardiasmo me­nuturkan, pihaknya akan turut melakukan pengawalan penya­luran raskin hingga RTS-PM (rumah tangga sasaran penerima manfaat). Dia menyebut, empat titik poin kritis dalam penyaluran raskin yaitu tata kelola penya­luran, alokasi rea­lisasi, pelaporan dan sosialisasi.

“Untuk mencegah penyim­pangan, di daerah ada tim moni­toring di tiap desa-kabupaten. Ma­sing-masing tim tersebut ada unit pengaduan masyarakat di bawah koordinasi pemda. Tugas tim yaitu mengawasi penyim­pangan di lapangan,” katanya.
Dari hasil audit Pro­gram Ras­kin 2011 oleh BPK me­nye­butkan pemerintah kelebihan pem­ba­yaran kepada Bulog se­besar Rp 435,114 miliar.

Dari hasil audit diketahui ber­dasarkan realisasi penyaluran be­ras murah itu hanya senilai Rp 15,883 triliun, tapi pemerintah mem­bayar Rp 16,318 triliun. Ka­rena itu, kelebihan bayar ter­sebut harus diusut tuntas. BPK mere­komendasikan di­rek­si Bulog menye­lesaikan kelebihan bayar itu dengan Kementerian Keuangan dan Ke­men­terian BUMN.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso menyangkal adanya kelebihan bayar oleh pemerintah. Menurut dia, itu hanya selisih pembelian dari harga yang ditetapkan Menteri Keuangan. [Harian Rakyat Merdeka]