Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengkritisi desakan penasihat Presiden SBY di bidang ekonomi agar presiden menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai bulan depan. HMI menilai sesumbar tersebut menjadi teror buat masyarakat kecil, terlebih dalam waktu yang hampir bersamaan pemerintah juga menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL) dan rencana kenaikan harga elpiji 12 kilogram.
HMI menilai semua masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tidak bisa hanya mengandalkan pertimbangan ekonomi atau fiscal semata. Terlebih jika pertimbangan penaikan tersebut dicurigai atas desakan para pemodal asing yang berideologi liberal dan bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"Ada hak-hak konstitusi rakyat yang tidak bisa diabaikan begitu saja seperti yang tertuang dalam pembukaan dan pasal-pasal pada Undang Undang Dasar 1945," ujar Ketua Bidang Hukum dan HAM PB HMI, Aulia Kosasih kepada pers di sela-sela acara Kongres HMI di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (18/3).
Kamis pekan lalu, Staf Khusus Presiden untuk Penanggulangan Kemiskinan HS Dillon menyebutkan, seluruh penasihat Presiden SBY telah meminta presiden mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi yang disarankan pada April 2013 ini.
Aulia menjabarkan, sejumlah konsideran dalam konstitusi diantaranya menyebutkan soal hak dasar seperti hak untuk hidup secara layak dan hak untuk dilindungi. Ada pula pasal soal penggunaan semua kekayaan bangsa mulai air, tanah dan kekayaan alam lain demi untuk kesejahteraan rakyat. "Ini mendasar tidak bisa dianggap sepele, karena inilah tujuan kita bernegara yakni melindungi rakyatnya," ujar Aulia, alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Pemerintah selalu saja mendasarkan penaikan BBM bersubsisi pada tiga argument yang sama setiap tahunnya. Yakni APBN akan jebol jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan. Kedua, selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran karena itu BBM harus dinaikkan sehingga subsidi Pemerintah kepada masyarakat miskin semakin tepat sasaran. Ketiga, jika BBM tidak dinaikkan, defisit APBN akan mencapai 3,6 persen atau melampaui batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen yang diamanatkan UU Keuangan Negara.
Semua argumen menurut Aulia sumir dan mudah terpatahkan. Pertama, subsidi adalah hak rakyat yang dijamin UU yang tidak cocok menggunakan logika ekonomi liberalisme. Selanjutnya, jika subsidi berjalan tidak tepat sasaran itu bukan kesalahan rakyat, melainkan kesalahan pengelola negara ini.
HMI, tegas dia, jelas menolak penaikan BBM. Selain tidak tepat juga dianggap tidak perlu. Sebab, jika argument utamanya menaikkan BBM bersubsidi karena APBN harus menanggung beban subsidi sekitar Rp55,1 triliun, angka tersebut bisa dikejar dengan penghematan anggaran. Angka tersebut dinilai kecil jika dibandingkan dengan inefisiensi dan kebocoran anggaran yang pernah disebut Kwik Kian Gie mencapai 30 persen. "Kita tegas-tegas menolak penaikan BBM itu," ucap Aulia.
Terlebih, saat ini saja akibat kenaikan BBM bersubsidi rakyat sudah menjerit. Mulai TDL, harga produk makanan dan minuman, bahan pokok, transportasi, pendidikan naik hingga 15 persen.
"Belum lagi banyaknya tarikan, retribusi dan pajak yang juga menjadi beban rakyat. Bahkan kenaikan harga bawang yang mencapai 1000 persen akibat dari ketidakbecusan pemerintah harus ditanggung rakyat,†pungkas kandidat ketua umum PB HMI ini.
[dem]
