Pengusaha Setuju Harga BBM Naik Maksimal 10%

.Sejumlah pengusaha tidak keberatan dengan rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Beban subsidi energi mencapai Rp 274 triliun dinilai sudah terlampau besar. Namun, mereka berharap, kenaikannya jangan terlalu tinggi agar tidak menggangu iklim usaha.

Wakil Ketua Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Bidang UKM dan Koperasi  Erwin Aksa mengatakan, kenaikan harga BBM tidak bisa ditolak karena pertum­buhan ekonomi cukup tinggi. Me­nurutnya, pemerintah memer­lukan anggaran besar untuk membangun infrastruktur dalam mengawal laju pereko­nomian.

“Pelaku usaha di seluruh Indo­nesia sangat membutuhkan pem­bangunan infrastruktur. Itu harus direalisasikan. Kesuksesan pem­bangunan itu menentukan nasib perekonomian nasional,” kata Erwin kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, Erwin ber­ha­rap be­sar­an kenaikan harga BBM itu realis­tis. Jangan sampai  mem­­bebani masyarakat. “Yang ideal naiknya 5 sam­pai 10 persen,” katanya.

Apakah pengusaha tidak terbe­bani mengingat tarif dasar listrik (TDL) baru saja naik? Erwin men­­­­jawab, pemerintah sudah bi­cara dengan dunia usaha. PLN te­lah memberikan ke­ringanan dan membolehkan pengu­saha mem­bayar dengan mencicil bila ter­bebani kenaikan TDL.

Wakil Ketua Kadin lain, Anin­dya Novian Bakrie meminta pe­merintah tidak ragu mengambil kebijakan. “Rp 270 triliun itu bu­kan angka yang sedikit. Bila dana itu bisa dikurangi, bisa di­pakai buat yang lain,”  sarannya.

Sinyal pemerintah menaikkan harga BBM disampaikan Staf Khusus Presiden untuk Pengen­tasan Ke­miskinan H.S Dillon, Kamis (14/3). Menurutnya, Pre­siden sedang mempertimbangkan kenaikan harga BBM subsidi.

Dia memperkirakan, Presiden akan mengambil keputusan bulan April. Sekalipun tidak jadi naik April, Dillon memastikan ke­nai­kan akan dilakukan tahun ini karena pemerintah ingin ke­bija­kan diambil sebelum pemilu.

“Rencana kenaikan ini, bisa berubah bila parpol politik tidak setuju,” ujar Dilon.
Sinyal peme­rintah akan me­naikkan harga BBM juga disam­paikan  Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Dia menegaskan, pemerintah tidak takut meng­am­bil kebijakan untuk menjaga sta­bilitas ekonomi seperti me­naik­kan harga BBM.

Menurutnya, naiknya suhu poli­­tik menjelang pemilu 2014 tidak akan menyurutkan langkah pe­merintah mengambil kebija­kan tegas.

“Sesuatu yang bersifat politik akan terus jalan. Tapi untuk pe­nyehatan dan stabilisasi ke­uang­­an, itu harus terus dijaga,” kata Agus.

Ketua Umum Himpunan Peng­u­saha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Okto juga menga­takan, pihaknya tidak keberatan dengan rencana pemerintah.  Me­nurutnya, kenaikan harga BBM  me­mang akan membebani dunia usaha. Namun, pihaknya mema­hami kebijakan itu karena beban subsidi sudah sangat besar.

“Sub­sidi BBM sangat besar ter­buang sia-sia. Dana subsidi lebih baik digunakan untuk ke­pentingan pembangunan,” ka­ta Okto seraya berharap, besar ke­nai­kan dalam batas wajar se­hingga perekonomian akan tetap tumbuh.

Dia menambahkan, bila harga BBM jadi naik, pemerintah harus  membantu mengurangi beban rakyat kecil. Karena mereka yang paling terbebani.

Meskipun ba­nyak pengu­saha setuju, kalangan dewan masih berat memberikan du­kungan. Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani menilai, kenaikan harga BBM tidak fair terhadap rakyat.

“Tidak fair kegagalan pemerin­tah kelola pemerintahan, ter­utama kelola energi, rakyat yang di­suruh menanggungnya,” kata Dewi kepada Rakyat Merdeka.

Dia meminta, pemerintah bi­cara jujur kepada rakyat, apa  pe­nyebab sebenarnya ingin me­naik­kan harga BBM.

Menteri Energi dan Sumber Da­ya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengamini rencana ke­naik­an harga BBM.

“Kebijakan sedang disiapkan, karena banyak yang menilai har­ga BBM bersubsidi Rp 4.500 su­dah tidak masuk hitungan ke­ekonomian,” kata Wacik, Jumat (15/3).

Dia mengaku, pihaknya sedang  mengkaji besarnya kenaikan. Namun, poltisi Demokrat itu ke­beratan menyampaikan waktu dan besaran kenaikannya. Dia bilang, kenaikan BBM subsidi pasti dila­kukan bila upaya pembatasan gagal dilakukan. [Harian Rakyat Merdeka]