Tercium Keterlibatan Parpol Dalam Impor

Sejumlah kalangan mensinyalir mahalnya harga bawang putih bukan disebabkan faktor keterbatasan stok. Namun, ada tangan jahat yang sengaja memainkan harga untuk memuluskan impor. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KKPU) sedang menyelidiki.

Harga bawang putih dua pe­kan belakangan ini menjadi so­rotan tajam banyak kalangan. Pasalnya harga komoditas ter­sebut melon­jak sampai berkali-kali lipat. Harga di pasaran sam­pai menem­bus 80 ribu per kilo­gram (kg). Padahal harga normal bawang sekitar Rp 12 samai 14 ribu per kg.

Tidak hanya bawang putih, ba­wang merah beberapa hari be­lakangan ini pun ikut merangkak naik. Harga di pasaran Rp 50 sampai 70 ribu per kilogram. Harga normalnya, 15 ribu per kilogram.

Mahalnya harga bawang itu mengundang keprihatinan karena membebani masyarakat.Apalagi, sampai saat ini pemerintah belum mampu mengatasi mahalnya harga daging yang harganya ter­mahal di dunia.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mensinyalir harga ba­wang mahal saat ini karena ada ketidakberesan dalam tata nia­ganya. 

Dia menuturkan, memang se­suai hukum ekonomi, harga se­buah komoditas dapat melonjak bila terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan (supply and demand). Namun, da­lam kasus bawang, dia tidak melihat ada masalah tersebut. “Saya melihat supply and de­mand tidak ada masalah. Kon­disinya biasa saja. Oleh sebab itu patut dicurigai ada pihak yang sengaja membuat bawang langka dan melakukan kontrol harga. Saya mau bilang, mereka yang curiga ada praktik kartel itu tidak salah,” kata Enny kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Enny menuturkan, kasus harga sebuah komoditas pangan mem­bumbung tinggi bukan pertama kali. Seperti diketahui, beberapa tahun lalu, harga kedelai, cabai dan beras pernah terjadi. Menu­rutnya, sepanjang tata niaga tidak dibenahi, potensi kasus serupa terulang kembali terbuka lebar.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tres­na Priyana Soemardi memiliki kecurigaan sama. “Kelang­kaan komoditas pangan bukan baru pertama kali. Sangat mungkin modusnya sama,” kata Tresna.

Apalagi, kasus persekongkolan bisnis di negeri ini sudah kerap terjadi. Untuk membuktikan ke­curigaan tersebut, pihaknya sudah membentuk tim dan kini sedang menyelidiki­nya. Dia berjanji paling lama satu bulan hasilnya sudah bisa di­ketahui.

Ketua Dewan Hortikultura Nasional (DHN) Benny Kusbini memiliki penilaian lain. Dia menga­takan, Kementerian Perta­nian (Kementan) sudah menga­kui bahwa penyebab harga ba­wang melonjak karena terlambat mengeluarkan rekomendasi Im­por Produk Hortikultura (RIPH). Pertanyaannya, kenapa RIPH ter­lambat? 
Dia mensinyalir, ka­rena ku­atnya tarik menarik pihak-pihak yang berkepentingan. Dia curiga, ada parpol tertentu yang ikut campur mengatur alokasi impor bawang.

Benny menyarankan, Presiden SBY mengevaluasi  kinerja Men­teri Pertanian Suswono. “Ke­men­terian Pertanian mengurusi hajat hidup orang banyak. Saya usul­kan kementerian dipimpin orang yang bebas dari kepentingan poli­tik,” pinta Benny.

Ketua Komisi IV DPR Mocha­mad Romahurmuzy belum lama ini  menyampaikan kekecewaan­nya dengan kelambanan Kemen­tan terbitkan RIPH. Karena me­nurutnya, kelambanan tersebut bukan hanya menyebabkan harga bawang melambung. Tetapi juga telah dimanfaatkan importir na­kal. Dia menilai, para importir ter­sebut bermain-main dengan ke­kosongan kebijakan dengan hanya menggunakan Pemberita­huan Impor (PI) dari Kemente­rian Perdagangan.

“Akibatnya, impor dilakukan justru oleh pelaku usaha yang bu­kan profesinya sehingga terjadi kegagapan pasar,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]