Mobil Pelat Hitam Bakal Dipaksa Pakai Pertamax

.Guna mengatasi persoalan mem­bengkaknya subsidi bahan ba­kar minyak (BBM), Badan Pe­ngatur Kegiatan Hilir Mi­nyak dan Gas (BPH Migas) me­­ngusulkan semua mobil pri­badi tidak boleh menggunakan bensin subsidi.

Anggota Komite BPH Migas Qoyum Tjandranegara me­min­ta pemerintah tegas mem­ber­laku­kan aturan pembatasan ken­­daraan yang berhak meng­gunakan BBM bersubsidi.

“Yang punya mobil pelat hi­tam semua harus pakai per­ta­max. Itu belum dicoba, ka­rena yang kema­rin itu hanya un­t­uk mobil dinas dan efeknya sa­ya rasa akan baik sekali,” saran Qoyum di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dampak aturan itu tak hanya dapat menang­gulangi kecenderungan kon­sumsi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Tetapi juga dapat menekan anggaran subsidi yang jumlahnya hampir 20 persen dari total APBN.

“Kalau itu bisa ditekan sam­pai 2/3 (konsumsi BBM sub­sidi), nan­ti subsidinya bisa sam­pai 1/3 (dari jumlah yang sekarang) lah,” tambahnya.

Diakui hal itu tidak mudah di­la­kukan. Namun, menurut Qoyum, pemerintah harus le­bih berani mengambil kebija­kan. Sebab, jika dibiarkan tan­pa ada ke­bijakan yang signi­fikan, be­ban subsidi anggaran bisa tem­bus Rp 400 triliun. Oleh karena itu, pe­merintah mesti me­was­padai pe­ningkatan be­ban APBN aki­bat je­bolnya kuota BBM sub­sidi.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Univer­sitas Gadjah Mada (UGM) To­ny Pra­setiantono mengakui, im­por mi­nyak tahun ini akan me­ningkat tajam karena pro­duksi minyak (lifting) di dalam negeri menga­lami penurunan dari asumsi 900 ribu barel per hari menjadi 870 ribu barel per hari.
Kekurangan itu memaksa pemerintah harus mengimpor migas sekitar 1,3 juta barel per hari untuk menutupi tidak ter­capainya lifting minyak.

“Sistem subsidi meng­akibat­kan penggunaan berlebihan ka­rena BBM subsidi jatuh kepada orang yang tidak berhak. Itu ju­ga menyebabkan penye­lun­du­pan BBM subsidi,” kata Tony.

Solusi jangka pendek, sam­bung dia, pemerintah harus me­naikkan harga BBM subsidi minimal Rp 1.000 per liter. Pa­salnya, harga BBM yang ren­dah me­nyebabkan pembo­rosan peng­gu­naan dan mis alokasi dana subsidi.

“Jika kenaikan harga tidak dilaku­kan, anggaran subsidi bisa membengkak menjadi Rp 400 triliun dari anggaran saat ini Rp 274,7 triliun,” cetusnya.

Pengamat Ekonomi Univer­sitas Indonesia Euginia Mar­da­nugraha mengatakan, reali­sasi harga minyak yang berada di atas asumsi akan mening­katkan defisit anggaran.

“Cara satu-satunya adalah me­ngurangi subsidi BBM, yai­tu dengan menaikkan harga. Tapi cara ini tidak popular dan tidak di­sukai oleh politisi,” jelas Euginia.

Menteri Keuangan Agus Mar­­towardojo optimistis subsi­di BBM tidak akan meningkat di atas 50 juta kiloliter karena ada­nya upaya pemerintah mela­kukan pemba­tasan. Na­mun, pihaknya meng­akui, jika tidak ada pengen­da­lian BBM subsi­di akan mem­bebani fiskal.

“Memang kita terus menga­mati antara tahun 2006 sampai 2010 volume BBM bersubsidi antara 36 hingga 38 juta kiloli­ter dan tahun 2011 sampai 2012 mengalami pening­katan yang cukup tajam. Pe­ning­katannya terlampau besar dan akan ber­dampak buruk terha­dap kese­hatan fiskal,” kata Agus. [Harian Rakyat Merdeka]