Dirjen Industri Berbasis MaÂnufaktur Kementerian PerinÂdusÂtrian (Kemenperin) Panggah SuÂsanto mengatakan, kebutuhan gas industri ke depan semakin beÂsar. MÂenurutnya, untuk meÂmeÂÂnuhi keÂbutuhan tersebut bisa dilaÂkuÂkan dengan mengoptiÂmalkan peÂmanfaatan sumber gas doÂmestik. Masalahnya, keterÂseÂdiaÂan jaringÂan pipa gas bumi saat ini masih terbatas.
“Saya kira langkah Open AcÂcess dapat menjadi solusi dalam rangka pendistribusian gas, khuÂsusnya dalam mendukung suplai gas untuk sektor industri,†kata Panggah di dalam seminar berÂtajuk Open AcÂcess Untuk KeÂberÂlangsungan Industri Dalam NeÂgeri di JaÂkarta, kemarin.
Kelebihan sistem Open AcÂcess, menurut Panggah, bisa menekan praktik monopoli distribusi gas, seÂhingga harga gas lebih terÂjaÂmin. Oleh karena itu, dia ingin pemÂbangunan infrastruktur gas bumi dipercepat. Sistem Open AcÂcess merupakan salah satu inÂfrastruktur jalur pipa untuk memÂpercepat distribusi komoditi enerÂgi seperti gas dan minyak.
Panggah mengatakan, perÂsoalÂan gas tidak bisa dianggap sepele. Karena gas sudah menjadi kebuÂtuhan pokok industri. DiseÂbutÂkannya, ada 19 sektor industri saat ini sangat bergantung keÂpada kebutuhan gas.
Di antaÂraÂnya, industri keraÂmik, kaca, loÂgam dan logam. MeÂnuÂrutnya, jika gas buÂmi bisa diÂproÂduksi dan dikelola dengan baik maka sektor industri dapat berÂkembang pesat.
Wakil Ketua Umum Kamar DaÂÂgang Indonesia (Kadin) NatÂsir Mansyur memiliki pandaÂngan saÂma. Dia menerangkan, keÂÂÂterÂkaitÂan pasokan gas dan keÂmajuan inÂdustri sebuah negara.
MenuÂrut politisi Golkar ini, inÂdustri di sejumlah negara bisa maju asalkan pasokan gasnya tiÂdak terganggu. Berbeda dengan negara yang industrinya terbelaÂkang. Mereka kerap kesulitan mendapat pasokan gas.
Berdasarkan data Forum InÂdustri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), keÂbutuhan gas inÂdustri mencapai 1.253 juta stanÂdar kaki kubik per hari (Mmscfd). Sedangkan pasokÂan gas hanya 765 Mmscfd atau 61 persen dari total kebutuhan.
Natsir mengungkapkan, akibat kekurangan pasokan, sejumlah sektor industri mengurangi proÂduksi. Dampaknya, ekspansi bisÂnis terhambat dan akhirnya tidak mampu bersaing dengan industri negara lain.
Dia prihatin sampai saat ini beÂlum ada langkah nyata dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pasolaan gas dalam negeri.
“KeÂbutuhan gas ke depan diÂproyeksi semakin besar. Tapi sampai kini pemenuhannya maÂsih jauh dari cukup,†imbuhnya.
Natsir mengaku penyebab miÂnimÂnya pasokan gas sudah seÂring diÂbahas antara penguÂsaha dan pemeÂrintah. Inti perÂsoalÂannya karena proÂduksi gas lebih baÂnyak diekspor.
Anggota Komite Badan PeÂngatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Qoyum TjanÂdraÂnegara mengungkapkan, ekspor gas yang dilakukan peÂmeÂrintah telah menyeÂbabkan keÂruÂgian deÂvisa mencapai ratusan triÂliun.
“Tahun 2011 itu kita kehilangan deÂvisa sampai Rp 183 triliun. Mengekspor gas itu meruÂgikan negara,†kata Qoyum.
Dia mengungkapkan, lebih dari 50 persen gas dalam negeri dieksÂpor ke berbagai negara sepereti Malaysia, Singapura dan Korea. Dia berharap, ke depan pemeÂrinÂtah menyetop ekspor gas. [Harian Rakyat Merdeka]
