Pemerintah Diminta Siapkan Dana Back Up Stok Nasional

Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyiapkan sistem subsidi silang untuk mengatur tata niaga kedelai. Pemerintah didesak segera mengeluarkan Perpres penetapan HPP komoditas tersebut.

Dirut Perum Bulog Sutarto Ali­moe­so menyatakan, pihaknya siap menjaga stabilitas harga ke­delai bila dipercaya mengatur tata niaga komoditas tersebut. Se­bab, menurutnya, Bulog su­dah cukup berpengalaman.

“Menstabilkan harga beras yang kebutuhannya hampir 40 juta ton saja bisa. Saya yakin Bu­log juga bisa mengatur penjualan kedelai yang kebutuhannya ha­nya sekitar 2 jutaan ton,” kata Sutarto ke­pada Rakyat Merdeka, akhir pekan lalu.

Seperti diketahui, Pemerintah berencana mengeluarkan Pera­tur­an Presiden (Perpres) untuk me­ngatur tata niaga kedelai. Per­pres tersebut kabarnya akan me­nga­tur harga pokok pembelian dan dan harga pokok penjualan (HPP) kedelai. Bulog dilibat­kan sebagai pengatur lalulintas pem­belian dan penjualan.

Sutarto menuturkan, untuk me­ngatur tata niaga kedelai, pi­hak­nya akan menerapkan sistem sub­sidi silang.

“Hasil keuntungan dari  impor kedelai akan diguna­kan untuk membeli hasil perta­nian lokal. Kedelai itu nanti bisa di­gu­nakan stok untuk stabilisasi harga apa­bila harga kedelai im­por me­lonjak,” urai Sutarto.

Yang dia khawatirkan, bila ter­jadi kejadian luar biasa. Mi­sal­nya, musim kering berke­pan­ja­ngan sehingga stok menipis dan harga kedelai dunia melam­bung. Menghadapi masalah itu, menu­rut­nya, pemerintah harus ikut tanggung jawab karena ke­mam­puan Bulog terbatas.

“Pemerintah harus menye­dia­­kaan anggaran untuk me­nyiap­­kan cadangan kedelai,” pin­tanya.

Berdasarkan perhitungan Bu­log, kebutuhan kedelai nasional sekitar 2,5 juta ton.

Bulog akan impor se­­kitar 1,7 juta ton atau 70 per­sen dari kebutuhan. Pa­sal­nya,  saat ini produksi nasional hanya sekitar 800 ribu ton.

Harga kedelai saat ini bisa dibilang cukup tinggi. Berdasar­kan harga rata-rata na­sional ba­han pangan pokok per tanggal 15 Februari 2013, harga kedelai lo­kal tercatat se­besar Rp 9.366 per kg atau turun 2,75 per­sen dari har­ga bulan se­belumnya Rp 9.624 per kg.

Sedang­kan kedelai impor har­ganya Rp 9.040 per kg atau turun 2,68 persen dari harga bu­lan sebelumnya Rp 9.283 per­ kg.

Ketua Umum Dewan Kedelai Nasional Indonesia (DKNY) Benny Kusbini mendesak peme­rintah segera mengeluarkan per­a­turan HPP kedelai. Pasal­nya, pe­tani dan pengrajin tahu-tempe sangat memerlukannya.

“Kita nggak ngerti kenapa pe­merintah lamban sekali. Pene­tapan HPP itu penting, menyang­kut kepentingan rakyat kecil,” kata Benny.

Benny mengungkapkan, se­lama HPP kedelai tidak ada, pe­tani babak belur. Pasalnya, ke­delai impor sering masuk da­lam jumlah besar ketika petani lokal sedang panen raya. [Harian Rakyat Merdeka]