Berita

ilustrasi/ist

Bisnis

Impor Bikin Kacau Produksi Pertanian

Fadel Muhammad: Jangan Seperti Hangat-hangat Kotoran Ayam
KAMIS, 28 FEBRUARI 2013 | 08:04 WIB

Ketua Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Fadel Muham­mad meminta pemerintah serius menghilangkan keter­gan­tungan impor. Sebab, selama ini impor se­­ja­tinya penyebab produksi per­ta­ni­an tidak berkembang.

“Waktu ada pelarangan stop impor ho­rtikultura, kita jadi se­ma­ngat. Makanya  jangan seperti hangat-hangat kotoran ayam. Penyakit im­por ini yang bikin kacau se­lama ini,” kata Fadel dalam Se­minar Perkebunan di Galeri Na­sional, Jakarta, kemarin.

Dia usul pemerintah membuat aturan yang tegas.  Politisi Golkar ini yakin, aturan yang tegas akan membangkitkan semangat petani meningkatkan produksi.


Fadel mengakui, saat ini pro­duktivitas hasil kebun belum mem­perlihatkan peningkatan yang cukup signifikan untuk me­me­nuhi seluruh kebutuhan dalam ne­geri. Namun, Indonesia tidak bo­­leh tergantung im­por.

Dikatakan, Pemerintah harus semangat meng­hentikan impor dengan mem­­berikan dukungan terhadap pe­ning­katan produksi perkebu­nan lokal. Saat ini per­kem­bangan perkebunan di Indo­nesia lamban karena research and development di bidang perke­bunan tertinggal.

“Lembaga riset mengakui ku­rang mendapatkan dana. Kita ter­tinggal dengan Brasil dan Ma­lay­sia,” kata bekas Menteri Kelautan Dan Perikanan itu.

Selain itu, Sumber Daya Ma­nusia (SDM) yang terjun ke sek­tor perkebunan sangat ter­batas. Menurutnya, sebenarnya ba­nyak SDM yang hebat di negeri ini, tetapi mereka tidak bekerja di perke­bunan.

Untuk mengembangan pro­duk­si perkebunan, dia menya­ran­kan pemerintah melakukan se­jumlah langkah strategis. Di an­ta­ranya, memaksimalkan pro­duk­ti­vitas lahan, revitalisasi sistem inti plas­ma yang pro job, pro poor, pro growth dan pro envi­ron­ment, re­vitalisasi sarana dan pra­sarana, rekonstruksi hi­lirisasi, reformu­lasi pasar dalam negeri dan luar negeri.

Seperti diketahui, pemerintah telah melakukan pembatasan im­por hortikultura. Tapi kebijakan itu hanya sementara. Kebijakan ter­sebut diatur dalam sejumlah Per­aturan Menteri. Amerika Serikat (AS) ke­be­ratan dengan kebijakan pem­ba­tasan tersebut terutama produk he­wan, dan melaporkan Indo­ne­sia ke World Trade Orga­nization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Du­­­nia.

WTO belum lama ini meng­gelar mediasi, forum kon­su­l­tasi antara AS dan In­do­nesia. Namun hasilnya belum diketahui. Menu­rut  Menteri Per­tanian Sus­wono, AS me­ngajukan ba­nyak perta­nya­an ke­pada Indo­ne­sia soal kebi­jak­an pem­ba­tasan impor hor­ti­kultura. “Ada 99 pertanyaan dari Ame­rika, ada yang sudah se­suai de­ngan kebijakan WTO, tapi ada yang harus dibahas du­lu,” kata Sus­wono. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya