Berita

Politik

Sepintas Pernyataan Megawati Benar, Tapi...

RABU, 27 FEBRUARI 2013 | 18:49 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Megawati Soekarnoputri menegaskan perlunya mewujudkan kedaulatan negara di segala bidang. Menurut dia, Soekarno atau Bung Karno telah meletakkan konsepsi Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi dan politik sebagaimana terangkum dalam konsepsi Trisakti.

Mega juga mengatakan pengejawantahan berdikari di bidang ekonomi tidak hanya terbatas pada upaya mewujudkan kedaulatan di bidang pangan, keuangan, ataupun pertahanan. Tapi juga yang selalu menjadi tema besar bahkan menentukan wajah geopolitik dunia adalah upaya setiap bangsa untuk mengamankan national security di bidang energi. Untuk itu, menurut dia, perlu mewujudkan kedaulatan negara di bidang migas.

Ketua Umum PDI Perjuangan itu menyayangkan kontrak kita di bidang migas selalu lemah.


Sepintas apa yang dibicarakan Mega dalam seminar "Menuju Undang-undang Migas Merah Putih" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2), ini benar. Lalu apakah ketika berkuasa Mega mewujudkan hal itu? Bukannya saat itu justru banyak produk UU yang memberi kesempatan kepada pihak asing untuk menguasai Sumber Daya Alam kita?

Mungkin kini Mega mau berubah. Tapi Mega mesti mengklarifikasi yang terjadi saat berkuasa dulu.

Saat berkuasa Megawati bukannya tak lepas dari pengaruh Mafia Berkeley. Mereka sukses mempengaruhi roda pemerintahan dan berhasil menempatkan orangnya, Boediono, pada posisi penting sebagai menteri keuangan.

Ketika Mega berkuasa sejumlah BUMN, diantaranya Indosat, dijual ke swasta. Saat berkuasa, Megawati juga mengeluarkan kebijakan Release and Discharge tak lain merupakan bagian dari kepentingan Mafia Berkeley.

R&D merupakan surat bebas tanpa sanksi  bagi para penghutang negara dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang telah merugikan negara ratusan triliun rupiah. Para obligor hitam diminta untuk mengembalikan cicilan kerugian negara dengan potongan dari 16-36 persen, yang diatur dalam MSAA (Master of Acquisition and Agreement) dan merupakan perjanjian penyelesaian utang di luar pengadilan (out of court settlement).

Mafia Berkeley memang begitu bersemangat menaklukkan Mega, karena ketika Abdurrahman Wahid berkuasa mereka tidak diberi kesempatan cawe-cawe dalam urusan kebijakan perekonomian nasional. Duer Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie mengawal ketat kebijakan ekonomi kerakyatan pemerintahan Gus Dur.

Tidak anah saat Mega berkuasa, berkembang penilaian bahwa Mega sedang merusak nama baik Bung Karno yang nasionalis. Bagaimana mungkin anak Bung Karno menjadi kaki tangan neolib hanya karena ditekan Boediono cs.

Nah, setidaknya inilah yang sekarang mesti diklarifikasi Megawati. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya