Pungli di KUA Tetap Tak Bisa Dibenarkan dengan Alasan Anggaran Minim

. Dengan anggaran yang minim, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sangat banyak.

"Namun hal ini tidak menyebabkan kita boleh menutup mata atas temuan Irjen Kementrian Agama soal pungli di KUA yang jumlahnya mencapai angka lebih dari satu triliun rupiah," kata anggota Komisi VIII dari Fraksi partai Keadilan Sejahtera (PKS), Leida Hanifa, beberapa saat lalu (Rabu, 27/2)/  

Selama ini, kata Leida, beredar pula beragam alasan mengapa pungutan dilakukan pihak KUA dalam hal biaya nikah dan rujuk yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti soal kegiatan di luar jam dan tempat kerja serta soal minimnya sarana prasarana KUA hingga keterbatasan SDM.

"Apapun, pada akhirnya terkesan sebagai upaya pembenaran dalam melakukan pungutan di luar ketentuan, maka hal ini harus kita cari jalan keluarnya,," kata Leida, yang juga wakil pimpinan Fraksi PKS Bidang Kesra ini pula. [ysa]