Kuasai Blok Mahakam Tidak Seperti Bermain Pabrik Tahu

.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memutuskan siapa yang bakal mengelola Blok Mahakam. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyarankan Pengelolaan blok itu oleh Pertamina dilakukan secara bertahap.

Kepala SKK Migas Rudi Ru­biandini mengaku sudah me­nyam­paikan saran kepada Men­teri ESDM Jero Wacik terkait akan habisnya kontrak Blok Ma­hakam.

“Kami sudah sampaikan sesuai fakta dan data,” kata Rudi di aca­ra penandatanganan kerja sa­ma Trustee and Paying Agent Agree­ment Blok Mahakam antara BNI dengan Pertamina, Total E&P Indonesie dan Inpex di kan­tor SKK Migas, kemarin.

Menurut Rudi, sebaiknya da­lam pengelolaan Blok Ma­ha­kam oleh Pertamina dilakukan se­cara bertahap dari yang kecil dulu ba­ru menjadi besar. Masalah ini harus dilihat secara bijak dan ti­dak bisa Pertamina langsung ambil sepe­nuhnya.

“Ada portofolio yang harus di­per­hitungkan Pertamina, yaitu da­na. Karena di sana tidak ber­main seperti pabrik tahu. Se­ka­rang dikeluarkan, besok pasti da­pat uang,” ujarnya.

Rudi mengatakan, sangat be­ri­siko jika semua dana Pertamina di­masukkan ke Blok Mahakam ka­rena akan berdampak pada bisnis yang lain. Karena itu, sebaiknya dalam pengelolaan Blok Maha­kam bekerja sama dengan Total.

“Pelan-pelan 1-5 tahun bareng. Setelah itu dilepas, seperti belajar nye­tir saja,” ujarnya seraya menga­takan, setiap tahunnya Blok Ma­hakam menghasilkan Rp 25 triliun.

Rudi memaparkan, memang secara sumber daya manusia (SDM) Pertamina siap untuk me­ngelola blok itu. Apalagi, saat ini 98 persen pekerja di Blok Ma­ha­kam adalah orang Indonesia. Tek­nologi juga bisa dibeli. Hanya sa­ja semua tergantung peme­rin­tah berapa persen Pertamina da­pat jatah mengelola blok tersebut.
 
Di tempat yang sama, Direktur Utama Pertamina Karen Agus­tiawan mengaku, pihaknya se­dang melakukan negosiasi de­ngan pemerintah terkait penge­lolaan Blok Mahakam sesuai dengan kemampuan perusahaan minyak pelat merah tersebut.

“Seperti yang disampaikan Ke­pala SKK Migas, ini (penge­lolaan Blok Mahakam) seperti makan bubur ayam. Kita coba dulu, berapa yang kita mampu,” katanya.

Karen mengklaim, jika Perta­mina sudah mampu mengelola nanti, pemerintah dengan sendi­rinya akan memberikan 100 per­sen pengelolaan tersebut. Se­suai dengan portofolio Perta­mina, pi­haknya tak hanya akan me­ngem­bangkan blok migas dalam ne­geri, tapi juga luar negeri.

Vice President Corporate Com­munication PT Pertamina Ali Mundakir menambahkan, pihak­nya tetap meminta pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya dise­rahkan kepada Pertamina. “Se­karang kan ada dua pilihan, apa­kah diperpanjang atau diambil pemerintah kemudian diserahkan kepada PT Pertamina,” katanya.

Pas­ca ber­akhirnya kontrak Total, pihaknya berharap, pe­me­rintah me­ngambil alih blok mi­gas yang ada di Kalimantan itu ke­mu­dian diserahkan kepada Per­tamina.

Head Department Media Rela­tion Total E&P Indonesie Kris­tanto Hartadi mengatakan, pihak­nya siap bekerja sama dengan siapa saja dalam pengelolaan Blok Mahakam. Apalagi, sejak 2008 pihaknya sudah menga­ju­kan perpanjangan kontrak pe­ngelolaan blok migas tersebut kepada pemerintah. “Sekarang tinggal menunggu keputusan da­ri pemerintah,” jelas Hartadi.

Wacik Diminta Tidak Main-main

Menteri ESDM Jero Wacik dan Kepala SKK Migas Rudi Ru­bian­dini diminta lengser karena di­anggap melakukan kebohongan publik dengan membela kepen­tingan asing dan menganggap Pertamina tidak mampu me­nge­lola Blok Mahakam.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies  (Iress) Mar­wan Batubara mengatakan, pe­me­­rintah harus segera me­mu­tus­kan penge­lolaan Blok Ma­ha­kam.
 
“Perta­mina harus jadi penge­lo­lanya,” kata Marwan saat mela­kukan aksi damai menuntut ke­daulatan migas di depan Ge­dung Kementerian ESDM, kemarin.

Ia mengungkapkan, meskipun nanti Pertamina mengundang operator lain termasuk Total E&P Indonesie dan Inpex untuk mela­kukan pengelolaan bersama itu ti­dak masalah asalkan peru­sahaan asing itu bayar.

“Bayarnya di dunia migas itu normal, untuk 30 persen penge­lolaan mereka harus bayar 350 juta hingga 1 miliar dolar AS. Bu­kan angka yang kecil,” tuturnya.
Marwan menganggap jika blok itu diserahkan kepada asing, apa­lagi menjadi operator, maka ke­rugian negara bisa pu­luhan bah­kan ratusan triliun do­lar AS hing­ga blok itu habis.

Dia juga meminta pemerintah transparan tentang potensi ca­dangan yang ada. Sebab, makin besar cadangan maka makin be­sar biaya akuisisi. Kalau hal itu tidak diumumkan, makin besar pula potensi korupsi.

Ketua Aliansi Masyarakat Ka­limantan Timur (Kaltim) Wah­diyat menambahkan, masyarakat Kaltim dengan tegas menolak per­panjangan kontrak antara pe­merintah dengan perusahaan asing. Karena di daerah penge­lolaan Blok Mahakam yang dila­kukan oleh Total E&P Indonesie dan Inpex itu, rata-rata rakyatnya berada di garis kemiskinan.

“Kaltim ingin dilibatkan dalam pengelolaannya. Apabila Jero dan Rudi main-main dan tetap mem­per­panjang pengelolaan Blok Mahakam kepada asing, maka rakyat Kaltim akan menduduki blok produksi itu secara sparatis. Kami akan tahan semua pro­duksi,” ancamnya. [Harian Rakyat Merdeka]