Setelah setahun lebih aktif di Partai Nasdem, pengusaha taipan Hary Tanoesoedibjo memutuskan pindah ke Partai Hanura. Di partai besutan Wiranto itu, dia didaulat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. Sebagai pengusaha, publik bertanya apa motif di belakang minat dan ketertarikan Hary Tanoe masuk dalam dunia politik. Bukankah yang menaikkan namanya selama ini dunia usaha?
Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh P. Daulay menilai, Hary Tanoe tidak jauh beda dengan para politisi lainnya. Masuknya bos MNC Group itu ke partai politik bisa jadi untuk kepentingan mengamankan bisnis dan usaha yang selama ini dijalankannya.
"Tujuan berpolitik itu untuk merebut kekuasaan. Dengan kekuasaan, makin banyak yang bisa dilakukan. Bisa untuk memperoleh akses lebih banyak dalam dunia bisnis. Bisa untuk mengamankan bisnis dan usaha yang selama ini dijalankan," kata Saleh kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu, Senin (25/2).
Idealnya, tegas dia, politisi yang sudah duduk di kekuasaan memberikan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Sementara apa motif Hary Tanoe masuk ke partai politik belum banyak diketahui.
Sementara terkait kasus suap dugaan suap kepengurusan restitusi pajak PT Bhakti Investama, yang merupakan salah satu perusahaan milik Hary Tanoe, Saleh mengatakan ada dua gendangnya. Jika Hary Tanoe bisa membuktikan tidak bersalah, maka hal itu tidak akan berpengaruh pada Hanura.
Tapi sebaliknya, jika ternyata KPK menyatakan bahwa Bhakti Investama bersalah, maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap Hanura. Apalagi, selama ini Hanura dikenal sebagai salah satu partai bersih.
"Semoga saja kasus hukum yang melilit Hary Tanoe tidak menimbulkan masalah bagi Hanura. Bagaimanapun, posisi dia sebagai ketua Dewan Pembina adalah posisi yang cukup strategis. Baik buruknya partai tentu sangat terkait dengan pembinaan yang dilakukan oleh dewan pembina," demikian Saleh.
[dem]
