RMOL. Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diisi oleh figur berintegritas. Hal itu diperlukan untuk menjawab ketidakpercayaan publik terhadap KPK selama ini seiring anggapan penegakkan hukum yang dilakukan oleh lembaga superbody itu kuat beraroma politis.
"Penasihat KPK harus orang dengan integritas yang jelas. Jangan politisi, pernah jadi politisi atau sudah tercemar dengan politik," kata Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu, Senin (25/2).
Seperti diketahui, masa jabatan penasihat KPK yang saat ini diisi oleh Abdullah Hehamahua dan Said Zaenal Abidin akan berakhir pada April 2013 mendatang. Untuk mencari penggantinya, KPK telah membentuk panitia seleksi (pansel) Penasihat KPK periode 2013-2017 yang diisi lima orang.
Ke lima Pansel Penasihat KPK adalah Syafii Ma'arif (tokoh agama), Muchtar Pabottinggi (peneliti LIPI), Bibit Samad Rianto (mantan pimpinan KPK), Imam Prasodjo (sosiolog) dan Yunus Husein (mantan Ketua PPATK).
Selain harus punya integritas yang jelas, kata Boyamin, penasihat KPK juga harus diisi oleh orang yang ahli dalam hukum pidana. Sudah mafhum bahwa publik curiga para pimpinan KPK bermain kasus. Belum hilang ingatan kolektif publik soal pertemuan Chandra Hamzah, Ade Rahardja atau Johan Budi dengan pihak-pihak yang sedang bermasalah dengan KPK.
"Kalau penasihat KPK ahli, maka dia akan tahu siapa pimpinan KPK yang nabrak-nabrak. Kalau tidak ahli nanti dikibulin (bohong) terus oleh pimpinan KPK," demikian Boyamin.
Sejauh ini nama ekonom senior DR. Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie termasuk yang dianggap layak menjadi penasihat KPK.
[dem]
