Berita

heru lelono/ist

Politik

Stafsus SBY: Pemberitaan Anas Tak Lagi Proporsional

SABTU, 23 FEBRUARI 2013 | 22:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemberitaan media masa soal proses hukum yang dijalankan KPK terhadap Anas Urbaningrum dinilai sudah berlebihan dan tidak lagi proporsional. Bukan saja karena tenggat waktunya yang panjang, namun juga karena materi kasus tersebut tidak terlalu istimewa.

"Saya tidak bermaksud mengartikan Anas Urbaningrum bukan sebagai tokoh muda yang penting. Namun seperti isu bocornya sprindik kasus ini telah menyedot energi masyarakat,"  kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Heru Lelono, Sabtu (23/2).

Dia mengajak semua pihak untuk merenungkan kembali apakah pemberitaan soal kasus Anas sedemikian penting dan prioritas bagi negeri ini. Belum lagi fitnah kanan kiri yang menghiasi kasus tersebut.


"Apakah hal seperti kasus seseorang yang baru disangkakan melanggar hukum, siapapun dia, menjadi lebih penting dibanding usaha membangun dan mensejahterakan rakyat?" tanyanya.

Sebagai warga negara seperti yang lain, Anas memiliki hak dan kesempatan untuk mempertahankan diri. Namun gonjang-ganjing yang ada, menurut Helu Lelono, tidak lagi proporsional. Pemberitaan tidak lagi memiliki nilai manfaat bagi perjalanan kehidupan masyarakat. Karenanya dia berharap kita kembali menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing bagi usaha membangun negeri dan mensejahterakan rakyat.

"Anas adalah salah satu harapan saya dan banyak pihak untuk menjadi tokoh muda yang dibutuhkan bangsa ini. Namun selain tuduhan pelanggaran hukum yang dialamatkan KPK kepadanya harus mampu dipertanggungjawabkannya, sekali lagi apapun proses dan hasil kasus Anas ini, saya yakin tidak akan meruntuhkan Republik Indonesia," imbuh dia.

Memberantas korupsi, tegas dia lagi, harus terus diperjuangkan. Namun sebagai bangsa kita sungguh merugi apabila dalam perjalanannya malah mengganggu usaha membangun negeri di berbagai bidang yang jauh lebih penting. Apalagi terganggu oleh kasus satu dua orang.

"Penilaian ini saya ungkapkan setelah mendengar kejenuhan berbagai lapisan masyarakat di daerah seperti Jatim dan Bali atas berita kasus ini," demikian Heru Lelono.[ian]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya