JUSTRU setelah diguncang isu korupsi proyek sarana olahraga terpadu di Bukit Hambalang, Partai Demokrat makin identik dengan Anas Urbaningrum dibandingkan dengan, misalnya, para pendiri partai seperti Vence Rumangkang, Subur Budhisantoso, atau Ahmad Mubarok.
Bahkan dalam beberapa hal, personifikasi Anas sebagai simbol Partai Demokrat lebih kental dibandingkan bos besar Susilo Bambang Yudhoyono. Ini dibuktikan oleh survei bikinan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menghasilkan angka elektabilitas Partai Demokrat tinggal 8,3 persen.
Anjloknya elektabilitas Partai Demokrat yang pada pemilu 2009 meraih suara 20,85 konon karena ketua umumnya terus digoyang isu korupsi. Ini berarti keberhasilan Yudhoyono mempertahankan kekuasaan selama dua periode, dan teknik pencitraan yang dilakukan untuk partainya, tidak berdampak sama sekali. Artinya, figur Anas sebagai personifikasi Partai Demokrat jauh lebh dominan.
Benar, Anas memang bukan pendiri Partai Demokrat. Dia baru masuk Demokrat pada 2005, setelah mundur dari anggota KPU yang diguncang isu korupsi dan setelah dianggap sukses mengantarkan Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menjadi presiden RI pertama yang dipilih langsung.
Banyak yang curiga Ketua Umum PB HMI 1997-1998 ini waktu masih di KPU punya andil besar dalam pemenangan Yudhoyono di pilpres 2004. Makanya diganjar jabatan strategis di partai penguasa itu: Ketua Bidang Politik dan Otonomi Daerah.
Sebagai politisi, kapasitas politik Anas sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi kemampuan politik yang ditimbanya di HMI menemukan momentumnya di era politik pencitraan santun yang penuh tipu daya dan guyuran uang yang dikembangkan Yudhoyono.
Kongres ke-2 Partai Demokrat di Bandung (20-23 Mei 2010) menjadi panggung politik paling spektakuler bagi anak muda kelahiran Blitar 15 Juli 1969 ini. Dia terpilih menjadi ketua umum partai penguasa pemenang pemilu 2009 pada umur 40. Jadilah dia ketua partai termuda di Indonesia.
Dalam ajang pemilihan ketua partai bertabur uang dan citra itu, Anas sukses mengalahkan (Menegpora) Andi Mallarangeng, sang putra mahkota, hanya dalam sekali gebrak. Pada putaran kedua, giliran Ketua DPR Marzuki Alie yang juga didukung penuh Yudhoyono di-TKO. Dan Anas pun masuk dalam divisi utama politik nasional.
Tapi karena dianggap bukan berasal dari golongan orang-orang yang dikehendaki Bos Besar, Anas jadi tampak tidak leluasa menggiring bola. Upayanya meredam tekanan dari dalam dengan menggandeng Ibas, putra Bos Besar, ternyata hanya bertahan seumur jagung.
Kini status Anas di Komisi Pemberantasan Korupsi sudah “te-es-ka†alias tersangka, sesuai permintaan Bos Besar ke KPK saat berada di Jeddah. Sedangkan menurut pakta integritas Partai Demokrat yang digagas Bos Besar secara tergesa-gesa, dengan status TSK itu Anas harus mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.
Bos Besar dan para petinggi Partai Demokrat kini tentu senang. Energinya tak terkuras lagi untuk menyingkirkan Anas yang sangat alot itu. Maka menentukan capres dan cawapres untuk pemilu 2014 tak perlu menunggu restu Anas lagi. Suka-suka mereka saja.
Lalu bagaimana dengan Anas? Hari-harinya tentu akan terasa lebih panjang. Sedangkan Demokrat tak akan lepas dari personifikasi Anas. Bahkan mungkin Demokrat akan lebih Anas.
Tapi dunia politik nasional mungkin akan jadi lebih bergairah. Karena masih terngiang nyanyian Nazaruddin sang (bekas) bendahara utama partai. Bila nyanyian bendahara saja sudah bisa bikin kiamat kecil di pentas politik kita, bayangkan apa jadinya bila yang nyanyi nanti sang ketua umum…! [***]
