Berita

ilustrasi, Kapal Perang Filipina

Dunia

Rebutan Sabah Makin Panas, Kapal Perang Filipina Merapat

Kuala Lumpur Bayar Sewa 5.000 Ringgit
SABTU, 23 FEBRUARI 2013 | 09:25 WIB

Aparat Malaysia mengepung Desa Tanduo di Lahad Datu, Sabah, yang diduduki sekitar 400 orang yang mengaku sebagai ahli waris Kesultanan Sulu. Filipina mengirim enam kapal Angkatan Laut saat batas waktu bagi pengikut Sultan untuk hengkang dari Sabah.

Kemarin, enam kapal perang Filipina Sulu, Basilan, dan Tawi-Tawi, merapat ke perbatasan Malaysia-Filipina. Angkatan Laut menyebut, operasi itu untuk menurunkan eskalasi ketegangan terkait pendudukan di Sabah.

Menurut Jubir Angkatan Laut Filipina Letnan Komandan Gregory Fabic, pihaknya  melakukan patroli di perbatasan pada 12 Februari 2013. Filipina tidak tinggal diam dengan konflik ini dan segera menerjunkan pasukan begitu mendapat kabar Tentara Kesultanan Sulu mendarat di Sabah.


“Kami mengadakan patroli maritim untuk mencegah terjadinya aksi saling serang,” ujar Fabic. Keberadaan personel militer Filipina juga untuk mencegah meningkatnya ketegangan di Sabah dan menyusupnya warga Sulu ke Sabah.

Selain kapal laut, Filipina juga mengerahkan pesawat tempur mereka untuk mengawasi wilayah, kemarin. Suasana terasa tegang disebabkan batas waktu yang diberikan Malaysia kepada Tentara Sulu untuk hengkang, Jumat (22/2).
Hingga saat ini, belum ada perintah untuk memindahkan Tentara Sulu yang dipimpin Raja Muda Azzimudie Kiram, saudara Sultan Jamalul Kiram III.
“Pihak Filipina tidak bisa asal melakukan tindakan di wilayah tersebut, karena mereka hanya akan bertindak jika memang ada instruksi untuk melakukan evakuasi,” tegas Fabic.

Sebelumnya, Presiden Filipina Benigni Aquino III mengatakan bahwa Tentara Sulu harus menyerah tanpa melakukan tindakan kekerasan. Aquino menekankan bahwa pengikut Sultan Sulu tidak akan memilih kekerasan untuk menyelesaikan sengketa wilayah dengan pemerintah Malaysia.

“Penggunaan senjata tidak akan menyelesaikan masalah. Kami ingin mengadakan pembicaraan dengan semua pihak untuk mendapatkan penyelesaian terbaik,” ujar Aquino dalam pernyataan pertamanya mengenai masalah ini, kemarin.

Di lokasi terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario mengatakan bahwa pemerintah Aquino memberikan pihaknya ‘hak untuk melakukan hal apapun yang diperlukan’ guna mendesak pihak bertikai melakukan damai secepatnya.

Tapi, Aquino menambahkan, penyelesaian masalah ini tidak seluruhnya berada di tangan pemerintah Filipina. “Harus ada kerja sama semua pihak untuk mencapai penyelesaian krisis ini dan menyelesaikan solusi jangka panjang atas krisis ini,” katanya.

Hingga saat ini, perkiraan jumlah pasukan kelompok bersenjata Sulu beragam. Pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Malaysia Hishammuddin Hussein menyebutkan, sekitar 80-100 pria bersenjata masuk ke Sabah. Namun, Jubir Kesultanan Sulu, Abraham Idjirani, menyebutkan, mereka menempatkan 400 pasukan, 20 di antaranya bersenjata.

Idjirani menyampaikan bahwa Sultan Jamalul Kiram memberikan hak kepada pasukannya untuk tinggal di Sabah. Mereka tidak akan pergi meski telah diusir oleh otoritas Malaysia.

“Namun kami yakin pasukan Malaysia akan melakukan serangan terlebih dahulu. Jika mereka menyerang, kami akan membalas. Itu adalah perintah Sultan kepada kami,” jelas Idjirani.

Bayar Sewa Menteri Pertahanan Filipina Voltaire Gazmin mengatakan, Malaysia kemarin, telah melanjutkan pembaran sewa Sabah sebesar 5.000 ringgit atau sekitar Rp 15,6 juta.

“Anda lihat, sewa sudah dibayar 5.000 ringgit saat ini,” kata Gazmin, mengacu pada kompensasi tahunan kepada pewaris Kesultanan Sulu.
“Jadi, jika Anda sedang dibayar kemudian ada klaim,” katanya terdengar menyindir.

Pada tahun 1878, Sulu menyewakan wilayah Sabah pada perusahaan British North Company milik Inggris yang saat itu menjajah Malaysia.

Saat Malaysia merdeka tahun 1963, sewa Sabah dialihkan dari pemerintah Inggris ke Malaysia. Tahun 1962, Kesultanan Sulu memberikan mandat pada Presiden Filipina Diosdado Macapagal untuk melakukan negosiasi terkait wilayah Sabah yang mereka miliki.

Sejak saat itu disepakati, Kuala Lumpur harus membayar sewa tahunan sebesar 5.300 ringgit atau setara 69.700 peso kepada pewaris tahta Kesultanan Sulu. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya