Pemerintah Cuma Cari Popularitas Pengusaha Lokal Yang Kewalahan

.Meski Indonesia bisa memproduksi beberapa komoditas barang dan pangan, tapi produk lokal masih sulit menghadapi gempuran komoditas impor.

Berdasarkan data Badan Pu­sat Statistik (BPS), tercatat lima komoditas impor yang mampu diproduksi di Indonesia tetapi masih juga diimpor. Pertama, buah-buahan. Tahun 2012 ada 789,5 ribu ton buah impor masuk ke Indonesia. Ternyata nilai no­minal buah yang diimpor menca­pai 848,6 juta dolar AS atau se­kitar Rp 8,1 triliun.

Kedua, batik. Meski batik ter­kenal sebagai kain tradisional asli Indonesia, tetapi keberadaannya di tanah air tidak sepenuhnya me­ru­pakan karya anak bangsa. Ter­dapat sejumlah kain batik dan pro­duk jadi batik yang berasal dari China.

Ketiga, garam. Se­pan­jang 2012, Indonesia telah me­ngimpor ga­ram 2,2 juta ton dengan nilai yang mencapai 108 juta dolar AS. Kee­mpat, singkong. Sepanjang 2012, impor singkong tercatat 13,3 ribu ton atau senilai 3,4 juta dolar AS.

Kelima, beras. Tahun 2012, im­por beras mencapai 1,8 juta ton de­ngan nilai 945,6 juta dolar AS. Negara terbesar yang memasok beras ke tanah air adalah Vietnam dengan total 1,1 juta ton senilai 564,9 juta dolar AS. Selain itu, Thailand 315,4 ribu ton dengan nilai 186,2 juta dolar AS.

Ketua Umum Asosiasi Pengu­saha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, barang impor yang membanjiri Indone­sia membuat kewalahan pengu­saha lokal. Pasalnya, dengan har­ga barang impor yang murah, barang lokal sulit bersaing.

Para pelaku usaha mengaku ti­dak bisa memproteksi masuk­nya barang-barang murah karena ke­tidakmampuan produk lokal un­tuk berkompetisi. “Bagaimana cara mencegah, barangnya di sini tidak cukup ya terpaksa impor,” katanya.

Sofjan menuturkan, mahalnya barang lokal itu salah satunya di­picu masalah infrastruktur trans­portasi. Terutama karena harus menempuh jalan rusak atau jalan yang sempit. Sedangkan ja­lan tol trans pulau atau dalam pu­lau belum selesai.

“Mahalnya produk kita juga ka­rena kesalahan kita sendiri yang high cost economy, infra­struk­tur kita juga tidak ada. Se­mua ini ka­rena kebijakan yang salah dari pe­merintah. Peme­rin­tah cuma cari popularitas saja. Ini yang terjadi selama ini dan sudah seharusnya diubah. Kalau tidak, ya kita akan ketinggalan terus,” sentil Sofjan.

Sofjan berharap, pemerintah dapat mengantisipasi mahalnya barang lokal dibanding impor. Selain menekan laju impor ba­rang, produktivitas dan kualitas barang lokal tetap digenjot.

Wakil Menteri Keuangan (Wa­menkeu) Anny Ratnawaty me­ng­imbau masyarakat Indo­nesia mu­lai mengurangi konsum­si produk impor.

“Misalnya, kalau beli  buah yang lokal saja. Tapi mahal? Ma­halnya karena jeruk Medan baru dipa­nen, kalau yang impor kan sudah disimpan berapa lama. Kalian juga suka nawar tidak ki­ra-kira di tukang buah, tapi sama swalayan kita tidak tawar,” ujar Anny.

Selain itu, kata Anny, perlunya pe­ngalihan komponen impor ke domestik untuk industri dalam negeri. Selain mengurangi impor, juga bisa mengembangkan indus­tri lain.

Menurut Anny, kementerian teknis, yaitu Kementerian Perda­gangan (Kemendag) dan Kemen­terian Perindustrian (Kemen­pe­rin) memetakan industri-in­dustri mana yang bahan bakunya bisa diganti dari impor ke domes­tik. Selain itu, perlunya peruba­han sistem pembayaran ekspor.

Saat ini, lanjut Anny, sistem pembayaran yang diterapkan antar eksportir dan importir tidak se­jenis. Eksportir luar negeri mene­rapkan sistem Cost Insuran­ce and Freight (CIF) di mana pi­hak eks­portir bertanggung jawab juga ter­hadap biaya pengiriman sam­pai pelabuhan negara tujuan serta me­nanggung asuransinya.

Sementara eksportir dari Indo­nesia menggunakan sistem free on board, di mana eksportir hanya ber­tanggung jawab sampai barang berada di atas kapal (vessel).

“Apakah kita punya bargain­ing position waktu mengatakan impornya jangan CIF dong. Atau kalau dia CIF, kita ekspor CIF juga sehingga terjadi perlakuan kesetaraan,” pungkasnya. [Harian Rakyat Merdeka]