Pemerintah mengutuk keras serangan yang dilakukan pasukan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang telah menewaskan delapan prajurit TNI di Papua kemarin.
Para kesuma Indonesia yang gugur itu adalah Pratu Wahyu Prabowo, Sertu M. Udin, Sertu Frans, Sertu Romadhan, Pratu Mustofa, Sertu Edy, Praka Jojo Wiharjo dan Praka Wempi. Pemerintah memikirkan santunan terbaik bagi keluarga mereka.
"Pemerintah memandangnya sebagai sabotase berbahaya yang ditujukan secara sengaja untuk menghalangi, bahkan menggagalkan inisiatif dan upaya damai yang tengah terus diupayakan bagi Papua," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto, Jumat (22/2).
Pemerintah, katanya, meski dalam kesedihan dan kemarahan, menegaskan pendirian bahwa tak ada aksi kekerasan apapun yang bisa menggeser komitmen dan keberpihakan pada kesejahteraan dan perdamaian abadi di Papua. Bersama-sama dengan warga Papua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memilih untuk terus mengedepankan upaya-upaya damai, fair dan jujur, demi mencapai kesepahaman yang adil, bermartabat dan operasional serta menjauhi langkah-langkah kekerasan yang eksesif dan di luar hukum. Pendekatan perekonomian dan kesejahteraan melalui Otonomi Khusus pun harus terus di upayakan dan dilaksanakan semaksimal mungkin.
Djoko Suyanto menjelaskan, faksi-faksi di Papua pro kekerasan hanyalah sedikit orang yang menolak jalan demokrasi.
Terhadap mereka yang menggunakan pembunuhan sebagai jalan politik dia memastikan langkah-langkah penegakkan hukum dilakukan dengan penggunaan kekuatan yang terukur dan tegas sesuai dengan norma-norma hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Hal itu semata-mata demi menghentikan penyebaran kekerasan dan demi membuat para pelakunya bertanggungjawab di muka hukum, agar masyarakat di Papua dapat melaksanakan aktivitas sehari hari dengan aman.
"Kehilangan keluarga dalam konflik kekerasan adalah sumber duka yang tak terukur. Kita harus makin menguatkan keberpihakan pada jalan damai bagi Papua, pada kegigihan menghentikan kekerasan dan pada kecendekiaan dalam mencari kesepahaman serta jalan keluar. Demi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasari Kemanusiaan, Keadilan dan Kesejahteraan," demikian Djoko Suyanto.
[dem]
