Berita

Politik

Fahmi Idris Tolak Munaslub Lengserkan Ketum Kadin

KAMIS, 21 FEBRUARI 2013 | 17:10 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Fahmi Idris menolak upaya digelarnya Musyawarah Nasional Luara Biasa (Munaslub) KADIN untuk melengserkan Ketua Umum KADIN Suryo Bambang Sulisto. Menurutnya, organisasi bisnis tidak mengenal Munaslub.
 
"Tidak ada itu yang namanya mekanisme Munaslub dalam organisasi bisnis. Kalau ada permasalahan, mekanisme yang biasa dipakai dalam organisasi bisnis itu perundingan, dimana semua pihak duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Munaslub itu kan mekanisme partai politik," tegas Fahmi Idris ketika dihubungi, Kamis (21/2).
 
Fahmi mengaku sudah mendengar adanya usulan untuk menggelar Munaslub sebagai solusi atas sejumlah ketidaksepakatan dari sejumlah pihak terhadap KADIN Pusat. Menurutnya, agak aneh kalau solusi yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang tidak puas ini dengan mekanisme Munaslub.
 

 
"Dinamika organisasi itu kan biasa. Apalagi dalam organisasi bisnis seperti KADIN, banyak kepentingan bisnis tentu berpeluang memunculkan adanya perselisihan atau ketidakpuasan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, perselisihan bisnis itu mekanisme wajarnya diselesaikan dengan perundingan, bukan ujug-ujug mendesak Munaslub. Ini agak aneh," ujar Fahmi Indris.
 
Oleh sebab itu, Fahmi mewakili Dewan Penasihat KADIN Pusat dengan tegas menolak usulan Munaslub sebagai solusi permasalahan, karena mekanisme itu tidak sesuai dengan cara kerja dunia bisnis atau dunia usaha.
 
"Saya mewakili Dewan Penasihat KADIN jelas menolak adanya Munaslub KADIN. Kalau memang perlu dilakukan penyelesaian masalah, ya duduk bersama berunding," ujar Fahmi. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya