.Pemerintah mengklaim bakal mengurangi ketergantungan utang dengan cara lebih selektif menarik pinjaman dari luar negeri.
“Kita sangat selektif meminjam dari luar karena debt to Gross DoÂmestic Product (GDP) rasio kita semakin turun dan kita lebih meÂngutamakan pendanaan dari daÂlam negeri,†ujar Deputi MenÂko Perekonomian
Bidang KerÂja SaÂma Ekonomi dan Perdagangan Internasional Rizal Affandi LukÂman di Jakarta, kemarin.
Ia mengaku pemerintah saat ini masih menerima pinjaman luar negeri. Namun, bantuan biÂlateral mauÂpun multilateral terÂsebut leÂbih bersifat kapasitas tekÂnis yang bermanfaat untuk mendoÂrong dan mempercepat pemÂbaÂngunan infrastruktur.
Menurut Rizal, pemerintah seÂkarang lebih menerima bantuan beÂrupa
capacity building. Jadi buÂkan dari sisi
finance, tapi konÂsultasi dan
engineering yang meÂreka miliki. Misalnya, pengaÂlaÂman JICA (
Japan International Cooperation Agency) dalam meÂlakukan operasional
Mass Rapid Transportation (MRT) di Tokyo. “Itu pengalaman yang tidak bisa dibeli oleh uang,†ucapnya.
Rizal mengatakan, negara beÂsar seperti China saja masih meÂnerima bantuan atau pinjaman luar negeri dari beberapa lemÂbaga multilateral seperti Bank Dunia atau IMF untuk menÂduÂkung proÂyek-proyek yang berÂmanfaat menÂdorong pertumÂbuhÂan ekonomi.
Posisi utang pemeÂrintah per JaÂnuari 2013 mencapai Rp 1.979,75 triliun dengan rasio utang terÂhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menÂcapai 24 persen. PDB IndoÂnesia saat ini tercatat Rp 8.241,9 triliun.
Rinciannya, pinjaman bilateral Rp 348,93 triliun, multilateral Rp 229,68 triÂliun, komersial Rp 24,77 triliun, supplier Rp 390 miÂliar dan pinjaman dalam negeri Rp 1,82 triliun.
Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan menÂdesak pemerintah segera mengÂhentikan kebiasaan berÂutang karena akan menambah AngÂgaran Pendapatan dan BeÂlanja Negara (APBN) untuk ciÂcilan utang.
Dalam APBN 2013 porsi pemÂbayaran cicilan bunga dan poÂkok utang mencapai Rp 171.7 triÂliun (15 persen terhadap beÂlanja peÂmerintah pusat) atau meÂningkat 2,4 persen dari 2012 sebesar Rp 167.5 triliun.
Angka tersebut terdiri dari pembayaran bunga Utang Luar Negeri (ULN) dan Utang Dalam Negeri (UDN) Rp 113.243 triÂliun, serta pembayaran cicilan pokok utang luar negeri Rp 58.405 triliun.
“Pengurasan APBN untuk pemÂÂbayaran cicilan pokok dan bunga utang tentu akan berÂdamÂpak langsung berkurangnya porsi anggaran untuk membiayai sektor yang vital dan prioritas seperti diamanatkan konstitusi,†jelas Dani.
Menurut dia, hal tersebut bisa dilihat dari minimnya anggaran untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum. Alokasi pembayaran utang pada RAPBN 2013 jauh melebihi jumlah anggaran kesehatan yang
hanya Rp 50,90 triliun. Atau toÂtal angÂgaran untuk ketahanan paÂngan sebesar Rp 83 triliun dan anggaran untuk fungsi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelauÂtan yang hanya berjumlah Rp 19,9 triliun.
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri mengatakan, pihaknya belum selesai melakukan audit utang luar negeri pemerintah. Sebab, lemÂbaga auditor pemerintah itu memÂbutuhkan waktu untuk meÂlakukan konfirmasi ke negara pemberi pinjaman.
“Persoalannya agak rumit. Ini kan menyangkut pinjaman luar negeri yang harus dikonfirÂmaÂsikan ke pemberi pinjaman, jadi butuh waktu,†katanya.
Hasan menjelaskan, untuk SuÂrat Berharga Negara (SBN) lebih mudah dikonfirmasi mengÂingat pinjaman tersebut berasal dari daÂlam negeri. Pasalnya, SBN daÂtaÂnya relatif lebih gampang kaÂrena itu dalam negeri.
Pihaknya juga akan melakukan kajian terkait tingkat bunga yang telah ditetapkan pemerintah apakah sudah cukup efisien, cukup murah atau paling komÂpetitif. Menurut Bisri, dengan stabilitas ekonomi cukup baik saat ini,
seharusnya pemerintah bisa dapat insentif dan bunga yang lebih rendah.
Selama ini, kata Bisri, lelang Surat Utang Negara (SUN) atau SBN permintaannya cukup tingÂgi, hampir 600 persen dari yang ditawarkan. Itu artinya, Indonesia punya peluang menÂdapatkan suÂku bunga yang lebih rendah seÂhingga biaya lebih murah. [Harian Rakyat Merdeka]
