Investor asing dituding doÂyan menÂcuri data-data tentang caÂdangan minyak dan gas (Migas) nasional. Kondisi inilah yang diÂperkirakan, membuat kedauÂlatan energi di Indonesia (RI) sulit diÂwujudkan.
Hal ini diakui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam seÂbuah diskusi dengan Economic Challenges di sebuah stasiun teÂlevisi swasta, pekan lalu. “Kalau asing (investor) melakukan hacÂking untuk curi-mencuri data, ya. Itu kan pinter-pinternya mereka,†tukasnya.
Pengamat Ekonomi Kebijakan Publik Ichsanuddin Noorsy berÂpendapat, banyak kekayaan alam Indonesia yang sengaja dirampok oleh asing dengan melalui berÂbagai macam cara. “Apakah kita hanya berpangku tangan dan rela harta karun Ibu pertiwi kita di alihÂÂkan ke negara lain?†timpal NoorÂsy dalam keÂterangan persÂnya di Jakarta, kemarin.
Salah satu contoh aksi kepenÂtingan asing itu, menurut Noorsy, bisa dilihat antara lain pada kasus PT Freeport Indonesia, PT NewÂmont Indonesia, “Serta juga renÂcana asing untuk menguasai PT Bumi Resources Tbk,†tutur beÂkas politisi Senayan ini.
Aksi itu kalau tidak penguaÂsaan saham juga berusaha menÂcuri data data sensitif. Salah satu kasus yang mencuat ke permuÂkaan adalah duÂgaan pencuÂrian data dan
hacÂking email PT BuÂmi Resources (BUMI) sedang dalam proses penyidikan Mabes Polri.
Lebih lanjut Noorsy menjelasÂkan aksi pencurian data itu terjadi pada sistem computer Bakrie Group yang telah dibobol. NoorÂsy juga menduga sebagian dokuÂmen yang dicuri dan dipalsukan identik dengan yang diserahkan kepada Bumi Plc untuk dilakukan investigasi independen atas tuÂduÂhan pengÂgelapan yang terjadi di BUMI dan Berau.
“PemeÂrinÂtah harus melindungi aset batuÂbara dari kepemilikan asing, kareÂna hanya ini sektor yang masih dominan dikuasai penguÂsaha nasional,†tegas Noorsy.
Seperti diketahui, Grup Bakrie sendiri mengaku telah menyiapÂkan dana sebesar 50 juta dolar AS sebagai uang muka perjanjian perpisahan dari tubuh Bumi Plc. “Dana sudah kami siapkan dari kas,†kata juru bicara Grup BaÂkrie, Christopher Fong kepada wartaÂwan, akhir pekan lalu.
Grup Bakrie berkomitmen meÂnyelesaikan transaksi selama Bumi Plc juga memegang komitÂmennya untuk tidak merombak jajaran direksi sesuai kesepakatan yang diteken bersama pada pekan ini. Apabila terdapat perubahan jaÂjaran direksi, Grup Bakrie akan melakukan tinÂdakan hukum.
Menurut Chris, pihaknya telah berkonsultasi dengan regulator bursa di Indonesia, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menjelaskan bahwa regulaÂtor Indonesia memiliki hak untuk memerintahkan mandatori peÂngamÂbilalihan jika Bakrie kehiÂlangan konÂtrol atau haknya atas Bumi Plc.
Kehilangan kontrol yang diÂmakÂsud berkenaan dengÂan hak Bakrie dalam meÂnunjuk chairÂman, CEO dan CFO.
Sementara itu, aparat kepoliÂsian mengaku sudah mendapatÂkan ada titik terang penyelidikan pembajakan sistem komputer miÂlik BUMI. Saat ini tengah didaÂlami keterkaitan data-data yang dibajak itu dengan mitra bisnis BUMI termasuk motif pengguÂnaan data-data itu.
“Kita akan teliti keterkaitan dokuÂmen-dokumen yang diretas ini, yang berhasil diambil, adanya dugaan keterkaitan dengan mitra bisnis BUMI,†kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar di Jakarta, Jumat (15/2). Boy mengatakan, polisi tengah meneliti motif dalam pengÂÂgunaan data itu. [Harian Rakyat Merdeka]
