Berita

ilsutrasi/ist

Subur Sembiring: Rapimnas yang Digelar Majelis Tinggi Demokrat Sangat Konstitusional

SABTU, 16 FEBRUARI 2013 | 23:46 WIB | LAPORAN:

. Agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang akan dimulai Minggu besok (17/2) di Hotel Sahid Jakarta dinilai sudah sesuai aturan. Bahkan forum ini dinilai merupakan forum tertinggi setelah Kongres.

"Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah konstitusional dan sesuai dengan AD ART yang ada di dalam Partai Demokrat dalam menjalankan kewenangannya," kata mantan Anggota Pokja Pembahasan AD/ART Kongres Demokrat Ke-2 di Bandung, Subur Sembiring, beberapa saat lalu (Sabtu, 16/2).

SBY, lanjut Subur, sudah sangat santun demi menjaga keutuhan dan kebersamaan serta untuk kebesaran Partai Demokrat. "Intinya dia sudah tepat mengambil alih kewenangan Ketua umum DPP PD untuk lebih fokus terhadap dugaan kasus hukumnya," ungkapnya.


Subur melanjutkan, dasar konstitusinya sesuai denga AD/ART BAB IV, tentang Struktur Organisasi Partai pasal 12 yang menyatakan bahwa struktur organisasi tingkat pusat pada ayat (1), tentang bagan  Organisasi Tingkat Pusat disana  sangat jelas bahwa Struktur Organisasi Partai Demokrat Tingkat pusat yang tertinggi adalah Majelis Tinggi yang dipimpin SBY dengan Jero Wacik sebagai sekretaris. Dalam bagan struktur tersebut  garis struktur organisasinya garis lurus, dan tidak putus-putus. Artinya garis komando dari Majelis Tinggi PD langsung pada ketua Umum Anas Urbaningrum dan yang segaris koordinasi dengan Ketua Umum Anas Urbaningrum adalah Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas.

"Jadi terhadap pemahamaan ini semua sangat clear dan sangat tegas yaitu Pertama Majelis Tinggi Partai Demokrat merupakan garis direktif (komando tertinggi dalam struktur partai dalam AD ART), dan garisnya lurus bukan terputus-putus yang sifatnya koordinasi" ujarnya.

"Bagi yang memberikan statemen seputar Majelis Tinggi mohon pemahamannya bisa menyeluruh tidak sepotong-sepotong sehingga memahami AD ART itu harus komprehensif dan integratif. Karena, Garis komando atau direktif dari Majelis Tinggi Partai setelah ke Ketua Umum Anas Urbaningrum langsung direktif garis komando ke DPD dan DPC PD termasuk dalam fraksi DPR RI. Semoga penyataan ini bisa membuat kita semakin memahami AD ART bagi semua DPD dan DPC se Indonesia," jelas Subur panjang lebar.

Dengan demikian, lanjut Subur, undangan yang ditanda tangani termasuk didalamnya oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Sekjen Partai Demokrat sah dan sangat konstitusional.

Sehingga Forum Rapimnas ini diharapkan Demokrat mampu melakukan konsolidasi partai serta memiliki satu pemahaman dan satu gerak dan langkah serta satu garis direktif di bawah kewenangan ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBY," jelas Subur yang juga meminta agar dalam Rapimnas tersebut ada serah terima Fakta Integirtas dari seluruh Ketua DPC, DPD dan DPP yang secara simbolis diserahkan kepada SBY dari Ketua Umum Anas Urbaningrum. [ysa]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya