Berita

NURUL ARIFIN/IST

Politik

LUMPUR LAPINDO

Golkar Anggap SBY Cuma Mengingatkan

JUMAT, 15 FEBRUARI 2013 | 11:30 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Golkar merespon pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar PT Lapindo Brantas menyelesaikan kewajiban membayar ganti rugi terhadap korban lumpur Sidoarjo.

Wakil Sekjen Golkar, Nurul Arifin menegaskan, pada prinsipnya PT Lapindo Brantas yang merupakan perusahaan milik Aburizal Bakrie, akan memenuhi apa yang menjadi kewajibannya.

"Penyelesaian Lapindo sudah ada re-schedule. Prinsipnya akan dilunasi sesuai dengan konsensus yang telah dicapai semua pihak yang terkait dengan itu," kata Nurul kepada Rakyat Merdeka Online, kemarin.


Dia berharap semua pihak menghargai proses ganti rugi. "Terima kasih kepada bapak Presiden yang sudah mengingatkan tentang hal itu."

Nurul berprasangka baik atas pernyataan SBY itu. Hal itu bukanlah bagian dari upaya untuk menjatuhkan elektoral Golkar yang belakangan menempati posisi teratas sebagaimana terlihat dari hasil survei berbagai lembaga riset.

"Rasanya tidak ya. Itu (pernyataan SBY) hanya sekedar mengingatkan," demikian Nurul.

Permintaan agar PT Lapindo Brantas menepati janji melunasi pembayaran ganti rugi kepada warga yang terdampak luapan lumpur di Sidorajo disampaikan SBY saat membuka rapat kabinet di Istana Negara kemarin. Rapat tersebut diselenggarakan sebagai evaluasi rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2015.

"Sampaikan kepada Lapindo, kalau janji ditepati, kalau main-main dengan rakyat, dosanya dunia-akhirat. Sampaikan," ujar SBY. [dem]



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya