Berita

rizal ramli/ist

Rizal Ramli: Sikap Non-Kooperatif Sangat Perlu!

KAMIS, 14 FEBRUARI 2013 | 16:52 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Seluruh elemen bangsa harus solid dan menarik garis non-kooperatif dengan perusak negara. Sudah saatnya seluruh elemen  bangsa Indonesia menarik garis batas yang tegas dengan para perusak dan penjahat keuangan negara yang membuat  rakyat dan bangsa ini terpuruk. Rakyat sudah gelisah dan marah mengalami keterpurukan nasib yang berkepanjangan.

Apalagi, mereka mengetahui para perusak dan penjahat keuangan negara itu semakin merajalela. Rakyat menghendaki perubahan sekarang juga, agar Indonesia bisa menjadi lebih baik. Saatnya sudah dekat!

"Kegelisahan dan kemarahan rakyat yang terjadi di seluruh pelosok negeri, adalah tanda-tanda zaman. Kita harus malu mengaku sebagai aktivis pergerakan dan perubahan kalau tidak bisa membaca tanda-tanda tersebut. Untuk itu, saya minta semua elemen bangsa ini menarik garis pembatas yang tegas dengan para perusak dan penjahat keuangan yang membuat bangsa Indonesia tidak kunjung sejahtera," ujar Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP), DR Rizal Ramli, ketika berbicara di Musyawarah Akbar Demi Kedaulatan Bangsa, di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta (14/2).


Menurut Rizal Ramli yang telah menjadi aktivis pergerakan sejak mahasiswa tahun 1970-an itu, sejarah Indonesia dipenuhi dengan pengorbanan para pejuang. Para pejuang itu konsisten dan menarik garis tegas terhadap penjajah kolonial. Bung Karno, misalnya, sejak dulu memegang teguh prinsip nonkooperatif walaupun harus menanggung risiko. Dia menolak rayuan Belanda sehingga berkali-kali dipenjara,  diadili, dan dibuang. Sikap serupa juga ditunjukkan para pemimpin lain seperti Tjokroaminoto, Hatta, Sjahrir, Natsir, dan lainnya.

"Empat lima tahun lalu yang berani kritis terhadap rezim korup dan penjual kedaulatan ini hanyalah para aktivis dan sebagian kecil intelektual yang sadar. Tapi sekarang saya bangga dengan rakyat kita yang sudah berdiri paling depan menghendaki perubahan. Saran saya, kalau ada aktivis yang tidak berani berjuang melawan rezim yang korup ini, sebaiknya jangan menjadi pendukung atau menjadi kaki-tangannya," papar tokoh perubahan yang baru saja kembali dari Maroko untuk bicara di hadapan para pemimpin oposisi negara-negara Timur Tengah ini.

Rizal Ramli juga mengingatkan agar jangan pernah bermimpi bisa memperjuangkan kesejahteraan rakyat tanpa menegakkan kedaulatan negara. Pasalnya, para pemimpin yang punya jiwa inlander tidak akan mungkin mau dan mampu  menyejahterakan sebagian besar rakyatnya. Hal ini disebabkan, kebijakan mereka tersandera oleh konflik kepentingan dan kepentingan asing. Untuk itu, bangsa ini. harus benar-benar berdaulat sehingga bisa memperkuat  struktur ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan nasional. Dengan garis keberpihakan yang jelas, barulah rakyat  bisa sejahtera.

Sehubungan dengan itu, dia minta agar seluruh elemen bangsa bersatu dalam barisan yang solid untuk memperjuangkan kedaulatan dan kesejahteraan. Termasuk para aktivis, pekerja media, kalangan menengah, dan lainnya.

"Kalau seluruh elemen bangsa benar-benar solid dan tidak mau dikooptasi, insya Allah, sebentar lagi terjadi perubahan. Waktunya tidak akan lama lagi. Rakyat sudah menghendaki perubahan sekarang juga," tukasnya.

Seruan yang sama juga datang dari pengamat migas dan pertambangan Marwan Batubara. Menurut dia, sudah saatnya para aktivis perubahan merapatkan barisan dan segera mengambil tindakan-tindakan konkrit dan terukur. Jangan berhenti dari diskusi ke diskusi belaka.

"Kita harus beri tenggat waktu kepada rezim ini untuk berubah. Misalnya, dalam sebulan pemerintah harus menghapuskan institusi pengganti BP Migas yang telah dibubarkan MK. Pokoknya kita beri jadwal waktu, maksimal sebulan, bagi rezim ini untuk membatalkan berbagai peraturan dan ketentuan yang merugikan rakyat dan bangsa Indonesia," katanya.

Secara khusus dia meminta pekerja dan pemilik media untuk berpihak kepada 245 juta rakyat Indonesia dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraannya. Jangan sampai media justru membela rezim korup  dan anti nasional yang menyengsarakan rakyat.

"Media harus membantu rakyat, jangan sampai media berpihak kepada para penjahat!" ungkap Marwan. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya