Pemerintah masih ragu-ragu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sementara subsidi anggaran untuk BBM subsidi sudah melonjak dari anggaran semula.
Ekonom Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Doddy Ariefianto menjelaskan, pemerintah hanya memiliki opsi untuk menaikkan harga BBM, tetap memberikan subsidi BBM hingga anggaran melonjak atau mencabut subsidi BBM. Namun, opsi terakhir tampaknya tidak mungkin dilakukan.
Sementara opsi kedua tentunya akan membebani anggaran negara yang sekaligus membuat defisit neraca perdagangan. Sebab, baru di tahun lalu neraca perdagangan RI kembali jebol, setelah terakhir kali pada tahun 1962.
“Sekarang tinggal keberanian pemerintah. Masalahnya siapa yang berani ambil risiko dan 2014 bisa tidak dipilih lagi,†tantang Doddy.
Sekadar catatan, subsidi pada APBN 2013 sebesar Rp 317,2 triliun, naik 29,4 persen dari Rp 245,1 triliun di APBNP 2012. Subsidi energi mencapai Rp 274,7 triliun yang merupakan komponen subsidi. Dari jumlah tersebut, subsidi BBM mencapai Rp 193,8 triliun, naik 41,1 persen dari tahun sebelumnya. Sementara subsidi listrik mencapai Rp 80,9 triliun, naik 24,6 persen dibanding tahun lalu.
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, pihaknya memiliki tiga opsi untuk mengendalikan BBM bersubsidi, tetapi tetap tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut.
“Pokoknya kita belum memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Kita hanya konsentrasi pada pengendalian, penghematan dan konversi,†kata Hatta.
Khusus untuk pengendalian, pemerintah berencana mengendalikan distribusi BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Dalam waktu dekat, Pertamina akan mengendalikan distribusi BBM melalui mekanisme teknologi informasi (IT).
Untuk penghematan, Hatta menginginkan penghematan konsumsi BBM bersubsidi terus dilakukan, yaitu dengan pembatasan konsumsi BBM subsidi pada kendaraan dinas pemerintah. Saat ini yang masih dalam tahap wacana adalah pembatasan BBM subsidi pada kendaraan pribadi. Namun, realisasi jadwal dari aturan ini juga belum jelas.
Sedangkan untuk konversi BBM ke gas, saat ini Pertamina sudah menganggarkan dana Rp 340 miliar untuk membangun tujuh stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang terhubung dengan pipa gas di kawasan Jabodetabek. Pembangunan satu SPBG memerlukan dana Rp 70 miliar.
Namun, saat disinggung mengenai anggaran pemerintah yang terus defisit, khususnya dari neraca perdagangan, Hatta menjelaskan bahwa defisit anggaran negara masih aman, sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, pihaknya lebih mendukung pembatasan BBM subsidi, khususnya premium dan solar pada kendaraan pribadi. Menurutnya, pembatasan itu akan menghemat anggaran negara hingga Rp 75 triliun.
Berdasarkan hitungannya, bila kendaraan pribadi sudah tidak memakai BBM bersubsidi, maka BBM bisa dihemat 14-15 juta kiloliter. “Bila dikalikan dengan Rp 5.000 per liter saja, maka negara bisa hemat Rp 75 triliun,†kata Susilo. [Harian Rakyat Merdeka]
