Pemberian gelar doktor kehormatan bidang hukum dari Universitas Monash Australia kepada Wakil Presiden Boediono terkait kepentingan Australia untuk terus mencengkeram kuasanya atas sumber daya alam Indonesia, terutama sektor pertambangan.
Perusahaan multinasional dari Australia seperti BHP Biliton, Thiess dan Leighton selama ini telah mengeksplorasi batubara di pulau Kalimantan dan Sulawesi. Begitu juga dengan Santos dan SOEL yang bergerak di sektor migas.
Begitu disampaikan bekas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Rakyat Demokratik (PRD) I Gede Aradea Permadi Sandra kepada Rakat Merdeka Online, Rabu (13/2).
"Seperti gelar yang diterima SBY dari Inggris atau gelar yang diterima Hatta Rajasa dari Korea Selatan, patut diduga penghargaan yang diterima Boediono juga tidak gratis. Gelar dibarter dengan kedaulatan rakyat atas pertambangan nasional," katanya.
Dia mengatakan, tak terlalu susah bagi Boediono yang berpaham ekonomi neoliberal menjual kedaulatan kepada kepentingan asing ketimbang memagari kedaulatan bangsa sendiri. Dia adalah murid arsitek ekonomi Orde Baru, Wijoyo Nitisastro, yang tak lain adalah gurunya kaum neoliberal.
Sangat aneh, bagi Gede Aradea, Boediono yang merupakan ekonom digelari doktor kehormatan di bidang hukum. Sejak kapan Boediono bicara hukum? Sebaliknya, ia terlibat beberapa kasus melawan hukum antara lain megakorupsi pengucuran bailout kepada Bank Century Rp 6,7 triliun dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang merugikan ratusan triliun rupiah uang rakyat.
"Nampaknya Monash Unversity sangat tidak
aware (sadar) dengan hal itu," demikian Gede Aradea.
[dem]
