Berita

Negara Kritis, Mahasiswa Gelar Rapat Umum di Bandung

KAMIS, 14 FEBRUARI 2013 | 00:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Negara sedang kritis karena tertempa krisis multidimensi. Krisis kepemimpinan, kepercayaan, dan nilai pada akhirnya melahirkan berberbagai polemik kebangsaan salah satunya korupsi. Korupsi bukan lagi terjadi di tubuh Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, tapi sudah menjelar sampai ke jantung penguasa Republik ini; korupsi keluarga Cikeas.

Keprihatinan akan krisis multidimensi dan berbagai polemik kebangsaan inilah yang melatarbelakangi para mahasiswa untuk menggelar rapat umum di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, pada Senin (18/2) mendatang. Rapat umum diinisiasi oleh Aliansi BEM se Jawa Barat, Front Aksi Mahasiswa Unpad dan Kelompok Studi Amanat Penderitaan Rakyat Indonesia (Ampera).

Dalam undangan yang disebar, rapat umum akan digelar di Pendopo Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur Bandung, sekitar pukul  15.30. Rapat umum ini juga digelar atas keprihatinan tidak terselesaikannya berbagai persoalan bangsa. Konflik horizontal antar masyarakat, aksi jalan kaki para petani ribuan kilometer menuju Istana padahal mereka merupakan tulang punggung pengolah bahan pangan negeri ini, dan persoalan sumber daya alam yang setiap saat dirampok oleh kaum imperialis dan kolonialis serta antek-anteknya terus saja terjadi.


Para mahasiswa juga menilai, demokrasi yang diagung-agungkan ternyata hanya sebatas prosedural belaka. Demokrasi telah dibajak oleh para pelaku kriminal. Triliunan rupiah habis hanya untuk membiayai proses demokrasi tipu-tipu. Dana untuk Pemilu telah meroggoh anggaran untuk pembangunan sekolah, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan murahnya sembako.

Kondisi bangsa yang carut marut dan tak jelas pangkal penyelesaiannya bukanlah penghargaan yang patut diberikan kepada para pejuang kemerdekaan yang dengan darah dan keringatnya telah membebaskan bangsa ini dari belenggu penjajahan.

Apakah kita akan membiarkan semakin merajalela realitas perilaku korupsi, pembantaian terhadap buruh, petani dan rakyat kecil, serta penumpukan sumber daya alam oleh sekelompok elite? Jawabannya tentu tidak! [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya