Berita

ist

Bisnis

Pemerintah Harus Jamin Produksi Blok Mahakam

RABU, 13 FEBRUARI 2013 | 22:29 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pengamat energi Sofyano Zakaria mengatakan pemerintah harus menjamin kelangsungan produksi blok Mahakam sebelum maupun paska 2017 karena tahun-tahun itu Mahakam akan tetap menjadi tulang punggung produksi gas nasional.

"Karena itu, kolaborasi antara investor lama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah menjadi solusi terbaik," kata Sofyano kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/2).

Apalagi, saat ini ada indikasi pemerintah menghendaki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ikut serta dan belajar berbisnis gas di tempat yang beresiko besar, baik dari sisi investasi maupun teknologi.  


"Agar tidak memasukan modal seperti PHE ONWJ, maka sebaiknya Pertamina memilih masuk di 2017," katanya.

Dia juga  menyarankan, pemerintah meminta bagian negara dinaikan sejak 2017. Sebab, seluruh aset sudah menjadi milik negara akibat sudah terbayar oleh mekanisme cost recovery. Jadi bagian operator setelah 2017 tidak akan sebesar sekarang.

"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pasti punya pertimbangan lain demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa lebih luas," katanya.

Untuk diketahui, Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang bekerja saat ini di Blok Mahakam, yaitu TOTAL yang berpartner dengan INPEX 50-50. Perusahaan tersebut mengklaim telah menginvestasikan setidaknya 27 miliar dolar AS atau sekitar Rp 250 triliun sejak masa eksplorasi dan pengembangannya telah memberikan penerimaan Negara sebesar 83 miliar dolar AS atau sekitar Rp 750 triliun.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya