Berita

ist

Bisnis

Pemerintah Harus Jamin Produksi Blok Mahakam

RABU, 13 FEBRUARI 2013 | 22:29 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pengamat energi Sofyano Zakaria mengatakan pemerintah harus menjamin kelangsungan produksi blok Mahakam sebelum maupun paska 2017 karena tahun-tahun itu Mahakam akan tetap menjadi tulang punggung produksi gas nasional.

"Karena itu, kolaborasi antara investor lama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah menjadi solusi terbaik," kata Sofyano kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/2).

Apalagi, saat ini ada indikasi pemerintah menghendaki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ikut serta dan belajar berbisnis gas di tempat yang beresiko besar, baik dari sisi investasi maupun teknologi.  


"Agar tidak memasukan modal seperti PHE ONWJ, maka sebaiknya Pertamina memilih masuk di 2017," katanya.

Dia juga  menyarankan, pemerintah meminta bagian negara dinaikan sejak 2017. Sebab, seluruh aset sudah menjadi milik negara akibat sudah terbayar oleh mekanisme cost recovery. Jadi bagian operator setelah 2017 tidak akan sebesar sekarang.

"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pasti punya pertimbangan lain demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa lebih luas," katanya.

Untuk diketahui, Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang bekerja saat ini di Blok Mahakam, yaitu TOTAL yang berpartner dengan INPEX 50-50. Perusahaan tersebut mengklaim telah menginvestasikan setidaknya 27 miliar dolar AS atau sekitar Rp 250 triliun sejak masa eksplorasi dan pengembangannya telah memberikan penerimaan Negara sebesar 83 miliar dolar AS atau sekitar Rp 750 triliun.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya