Berita

boediono/rmol

Politik

Ini Alasan Universitas Monash Beri Doktor Kehormatan Bidang Hukum untuk Boediono

RABU, 13 FEBRUARI 2013 | 21:26 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Universitas Monash Australia menganugerahkan gelar doktor kehormatan bidang hukum kepada Wakil Presiden Boediono. Penganugerahan dilakukan dalam sebuah upacara kehormatan di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, sore tadi (Rabu, 13/2).

Gelar honoris causa yang diberikan kepada Boediono merupakan gelar ketiga yang diberikan Universitas Monash kepada warganegara Indonesia setelah Profesor Sujudi, mantan Rektor Universitas Indonesia dan Haryono Suyono, mantan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Apa pertimbangan Universitas Monash memberikan doktor kehormatan bidang hukum kepada Boediono?


Rektor dan Presiden Universitas Monash, Ed Byrne, di sela-sela acara penganugerahan mengatakan, sebagai alumni Universitas Monash, lulus dengan gelar Master of Economics pada tahun 1972, prestasi Boediono sangat membanggakan. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional di samping dedikasinya sebagai Profesor Ekonomi di Universitas Gadjah Mada.

"Hari ini, di istana yang indah ini, dihadiri keluarga, para pemimpin, para tokoh akademis dan sejawat, mari kita rayakan prestasi Dr. Boediono," kata Profesor Ed Byrne, seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima redaksi dari kantor wakil presiden, Rabu (13/2).

Profesor Ed Byrne mengatakan, bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pemimpin Indonesia lainnya, Dr. Boediono telah memainkan peran strategis dalam upaya memperkuat demokrasi, menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

"Kemajuan Australia terkait sangat erat dengan para tetangganya. Di bawah kepemimpinan Dr. Boediono, Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini telah tumbuh pesat meski di tengah suasana ekonomi dunia yang masih tak menentu," kata Profesor Ed Byrne.
 
Menurut dia Boediono juga sangat berperan dalam upaya penguatan peran masyarakat melalui desentralisasi, mengembangkan koridor pertumbuhan dan otonomi daerah serta mendorong pengentasan kemiskinan dan program-program sosial yang inklusif.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya