Berita

wahyuni refi/ist

Politik

Koalisi dengan PDS, PAN Tegaskan Komitmen Kebhinekaan

SELASA, 12 FEBRUARI 2013 | 19:09 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Setelah menyapa warga Papua dalam kegiatan Natal Bersama di Jayapura pertengahan Januari lalu dan serangkaian acara Imlek dengan warga Tionghoa di Palembang dan Bandar lampung, Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menunjukan komitmennya sebagai partai yang terbuka dan menjungjung kebhinekaan.

Terlebih Partai Damai Sejahtera (PDS) dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan PAN untuk bergabung bersama di Pemilu 2014 di bawah bendera partai yang dinakhodai Hatta Radjasa itu.

"Semalam ada pertemuan PDS dengan bang Hatta membahas tentang gagasan ke-Indonesian ke depan, bagaimana visi pembangunan Indonesia harus menjaga komitmen kebhinekaan dan persatuan dan kesatuan," ungkap Wakil Sekjen DPP PAN Wahyuni Refi kepada wartawan di Jakarta  Selasa (12/2/2013).


Mantan Ketua Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) ini menambahkan upaya PAN untuk merangkul PDS menunjunkan PAN merupakan partai yang menghargai kemajemukan.

"Ini juga memberikan pesan kepada seluruh warga negara untuk bergotong royong membangun Indonesia tidak lagi melihat suku dan agamanya terlepas dia minoritas ataupun mayoritas," demikian Wahyuni Refi.

Sebagai informasi, PDS dinyatakan tidak lolos dalam verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).  PDS merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang berasaskan Pancasila, didirikan pada Oktober 2001. Pada Pemilu 2004 PDS memperoleh 2.424.319 suara atau 2,14 persen dari total perolehan suara dengan mendapatkan 13 kursi di DPR.

Sementara pada Pemilu 2009 PDS memperoleh 1.541.592 suara atau 1,48 persen dari total perolehan suara, kurang dari 2,5 persen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh aturan ambang batas pemilu (electoral threshold), sehingga kehilangan semua kursi DPR. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya