Berita

ilustrasi

Politik

Aneh, Kok Bisa PKPI Nunggu Belas Kasihan Tuhan

SELASA, 12 FEBRUARI 2013 | 15:25 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Setelah tak mengindahkan kritik atas sengkarut verifikasi faktual khususnya verifikasi faktual kartu tanda anggota partai politik, kini dengan angkuhnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak putusan sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014.

"Ini kejadian yang sangat unik sebab lembaga yang diawasi melakukan perlawanan terhadap produk pengawasnya, dan ternyata si pengawas diam saja. Kejadian ini mengakibatkan dan memposisikan PKPI menjadi seperti Parpol yang harus 'mengharap' belas kasihan dari Tuhan agar bisa menjadi peserta Pemilu 2014. Benar-benar sangat tragis," ujar Ketua Pendiri  Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (12/2).

Dia mengatakan, kejadian ini seolah-olah menunjukkan bahwa arogansi dan klaim untuk berdemokrasi hanya dimiliki KPU semata. Bagi KPU yang lainnya dianggap bukan untuk mewujudkan demokratisasi. Kekacauan ini memberi pelajaran kepada Bawaslu, bahwa kinerja mereka yang tidak mau mendengar masukan dari publik terbukti bisa disikat KPU. KPU menjadi predator demokrasi di depan mata Bawaslu.


"KPU dan Bawaslu sudah menciderai demokrasi sebab hak berpolitik dalam berorganisasi rakyat yang tergabung di dalam PKPI sudah dikriminalisasi oleh KPU yang lantas dibiarkan oleh Bawaslu," sambung Junisab.

Penolakan KPU, lanjut Junisab, juga menunjukkan bahwa sesungguhnya publik harus ikut berhati-hati karena terbukti sudah salah yang melalui DPR telah mendanai KPU dan Bawaslu untuk mematikan hak berdemokrasi rakyat.

"KPU sudah menjadi seperti 'Tuhan' demokrasi di Indonesia dengan mematikan hak berdemokrasi rakyat Indonesia. Bukan hanya rakyat yang tergabung di PKPI," demikian Junisab. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya