Berita

ilustrasi

Politik

Aneh, Kok Bisa PKPI Nunggu Belas Kasihan Tuhan

SELASA, 12 FEBRUARI 2013 | 15:25 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Setelah tak mengindahkan kritik atas sengkarut verifikasi faktual khususnya verifikasi faktual kartu tanda anggota partai politik, kini dengan angkuhnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak putusan sidang ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta Pemilu 2014.

"Ini kejadian yang sangat unik sebab lembaga yang diawasi melakukan perlawanan terhadap produk pengawasnya, dan ternyata si pengawas diam saja. Kejadian ini mengakibatkan dan memposisikan PKPI menjadi seperti Parpol yang harus 'mengharap' belas kasihan dari Tuhan agar bisa menjadi peserta Pemilu 2014. Benar-benar sangat tragis," ujar Ketua Pendiri  Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (12/2).

Dia mengatakan, kejadian ini seolah-olah menunjukkan bahwa arogansi dan klaim untuk berdemokrasi hanya dimiliki KPU semata. Bagi KPU yang lainnya dianggap bukan untuk mewujudkan demokratisasi. Kekacauan ini memberi pelajaran kepada Bawaslu, bahwa kinerja mereka yang tidak mau mendengar masukan dari publik terbukti bisa disikat KPU. KPU menjadi predator demokrasi di depan mata Bawaslu.


"KPU dan Bawaslu sudah menciderai demokrasi sebab hak berpolitik dalam berorganisasi rakyat yang tergabung di dalam PKPI sudah dikriminalisasi oleh KPU yang lantas dibiarkan oleh Bawaslu," sambung Junisab.

Penolakan KPU, lanjut Junisab, juga menunjukkan bahwa sesungguhnya publik harus ikut berhati-hati karena terbukti sudah salah yang melalui DPR telah mendanai KPU dan Bawaslu untuk mematikan hak berdemokrasi rakyat.

"KPU sudah menjadi seperti 'Tuhan' demokrasi di Indonesia dengan mematikan hak berdemokrasi rakyat Indonesia. Bukan hanya rakyat yang tergabung di PKPI," demikian Junisab. [dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya