Berita

Politik

Anas Kini Jadi Aliansi Nasional Anti SBY

SENIN, 11 FEBRUARI 2013 | 20:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Perang terbuka antara SBY dengan Anas Urbaningrum belum berakhir. Kemarin (Minggu, 10/2), SBY mengumpulkan ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indoensia di kediamannya di Puri Cikeas Bogor, yang dinilai sebagian kalangan sebagai upaya mempertontonkan kekuatan kepada Anas.

Anas memberi sinyal perlawanan. Mantan Ketua PB HMI itu heran dengan sikap SBY selaku ketua majelis tinggi partai dan bisa dianggap telah melanggar komitmennya sendiri dalam beretika politik di balik manuvernya menyelamatkan partai.

Seperti disampaikan mantan Sekjen Kesatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Erlangga Mohamad usai menjenguk Anas di kediamannya, Jalan Teluk Semangka Duren Sawit Jakarta, Senin (11/2), Anas mengiyakan bahwa sikap SBY belakangan ini sering berubah.


Muncul fenomena lain di balik perang SBY versus Anas, yakni lahirnya Anas lain. Sejumlah orang menyatakan diri berhimpun dalam sebuah komunitas bernama Anas. Anas maksudnya adalah Aliansi Nasional Anti SBY.

Anas berencana melakukan aksi di Gedung KPK pada Rabu (13/2) mendatang. Mereka menuntut dibongkarnya kasus pengemplangan pajak yang dilakukan SBY dan dua anaknya, Agus Harimurti dan Edhie Baskoro Yudhoyono.

"Setiap orang harus berkedudukan sama di depan hukum. Pajak merupakan iuran rakyat Indonesia yang bersifat memaksa guna menjalankan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sungguh sangat miris ketika tukang becak harus membayar pajak PBB rumahnya dengan hasil keringatnya, tapi keluarga SBY justru melakukan penggelapan pajak," jelas Jony Malaga selaku koordinator Anas.

Dia menambahkan, selain di kantor KPK, aksi juga akan dilakukan di depan kantor Presiden SBY di Istana Negara. Rencananya 1000 orang anggota Anas akan turun dalam aksi ini. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya