Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengundang seluruh ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat ke kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, kemarin malam (Minggu, 10/2). Ke 33 ketua DPD tersebut menandatangani pakta integritas di hadapan SBY.
Pakta integritas yang digagas SBY ini bukan hal baru. Sebelumnya dia pernah melakukannya terhadap anggota Kabinet Indonesia Bersatu.
"Pakta integritas tidak menjamin lahirnya kabinet dan pemerintahan yang berintegritas. Faktanya banyak menteri terlibat skandal korupsi," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (DPN Repdem), Masinton Pasaribu, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (11/2) dini hari.
Misalnya, sebut dia, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Sri Mulyani (menteri Keuangan) disebut-sebut terlibat megaskandal korupsi bailout Bank Century. Menkoperekonomian Hatta Rajasa terlibat dugaan korupsi kereta api hibah dari Jepang, Menakertrans Muhaimin Iskandar terlibat korupsi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Menteri Pertanian Suswono terlibat korupsi impor daging sapi dan Andi Malllarangeng (Menpora) terlibat korupsi Hambalang.
Menurut Masinton, pakta integritas yang dilakukan SBY terhadap pengurus DPP dan DPD Partai Demokrat ini sebagai integritas semu. Apalagi kepengurusan DPP yang turut menandatangani adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Jhonni Alen Marbun dan Max Sopacua yang sejak lama disebut-sebut terlibat korupsi proyek flu burung, dan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono diduga menerima aliran dana hasil korupsi Nazaruddin dan mengemplang pajak.
"Integritas tidak lahir dari secarik kertas yang ditandatangani. Integritas lahir dari tindakan dan niat baik, yaitu satunya kata dan perbuatan," tegas dia.
Masinton menambahkan, rakyat sudah cerdas menilai dan membandingkan mana yang sejati membangun integritas asli yang berkesesuaian dengan tindakan dan mana yang membangun integritas semu atau palsu.
"Integritas semu yang dilakukan SBY terhadap anggota kabinet dan pengurus Partai Demokrat tidak bisa menghilangkan pandangan masyarakat tentang perilaku korup para menteri pemerintahan SBY-Boediono serta pengurus Partai Demokrat. Penandatanganan pakta integritas di tengah-tengah kepemimpinan yang tidak lagi memiliki integritas sama halnya dengan pepesan kosong," demikian Masinton.
[dem]
