RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal membangun demokrasi santun yang berazaskan nilai-nilai luhur etika berbangsa dan bernegara. Selain sebagai kepala negara, SBY merupakan pembina politik nasional. Pemaksaan kehendak yang dilakukannya terhadap otoritas dan ketua umum Partai Demokrat yang konstitusional jadi benang merah bagaimana dia mempraktikan politik kekuasaan.
"Masalah yang menimpa ketua umum Partai Demokrat patut diduga sebagai pembunuhan karakter melalui cara-cara political black campaign dan kemungkinan dugaan kriminalisasi hukum," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasioanl Pemuda Indonesia, Tantan Taufik Lubis, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (9/2).
Dia mengingatkan, negara Indonesia merupakan negara beradab dimana terapan prilaku politiknya berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Seorang kepala negara harus berjiwa negarawan yang taat akan prinsip-prinsip nilai, kaidah dan norma. Bukan taat pada ego kekuasaan karena kepentingan politik yang berlebihan.
"Kami menganggap SBY sebagai pembina politik nasional tidak memberikan pembelajaran politik yang baik bagi rakyat. Pantas demokrasi dan politik Indonesia tidak berjalan maksimal sesuai amanat UUD 1945 karena presiden sebagai pembina partai tidak taat pada aturan main kepartaiannya. Bagaimana bicara demokrasi genuine dengan tuntas kalau SBY tidak mampu menjalankan azas-azas demokrasi itu sendiri," kata Tantan lagi.
Atas dasar itulah dia mengusulkan KNPI mencabut gelar Bapak Demokrasi yang belum lama ini disematkan kepada SBY. Gelar Bapak Demokrasi dianugerahkan atas pertimbangan kesantunan berpolitik dan kesuksesannya menjadi kampiun demokrasi semenjak pemilihan presiden dilakukan secara langsung menjadi mainstream politik bangsa.
"Kini kesantuan itu telah hilang. SBY malah memperlihatkan cara-cara politik main kayu dan pemaksaan kehendak. Saya kira sikap itu mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan saatnya KNPI mencabut gelar Bapak Demokrasi dari SBY," pungkasnya.
[dem]
