Berita

Pemerintah Tetap Larang Ekspor Mentah Tambang

SABTU, 09 FEBRUARI 2013 | 22:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pemerintah Indonesia tetap akan melarang ekspor mentah bahan tambang untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri pada 2014.

"Tidak ada ceritanya lagi kita menjadi bangsa yang mengekspor barang mentah tambah lagi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di acara ITB Entrepreneurship Challenge 2013 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Sabtu (9/2).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengatakan, jika terus dibiarkan ekspor barang tambang mentah, Indonesia akan termasuk bangsa yang merugi. Sebaliknya, jika tidak dihentikan maka seluruh sumber daya alam yang kita miliki seperti nikel, bouksit, alumunium yang saat ini urutannya 1 sampai 5 dunia hanya akan habis begitu saja karena hanya digarap oleh non skill, di cangkul, lalu dibawa ke kapal untuk diproses di luar negeri.


"Mereka memprosesnya menjadi barang jadi dan itu melibatkan para sarjananya. Negara pemasok bahan mentah tidak dapet apa. Malah bisa jadi hanya jadi beban bagi generasi penerusnya," katanya.

Ia menambahkan, Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia pada 2025. Apalagi, saat ini negara-negara maju sedang mengalami ketuan sehingga pusat pertumbuhan bergeser ke Asia. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar ke 2 setelah China. Untuk menjadi negara terbesar, perlu peningkatan daya saing sains dan teknologi serta penambahan wirausaha-wirausaha baru.

"Pertumbuhan wirausaha sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena jangan takut untuk mencoba," jelasnya.

Hatta menambahkan, dibutuhkan 2-4 persen wirausahawan muda sehingga Indonesia masuk kategori negara maju. Saat ini porsi wirausaha di Indonesia baru mencapai angka 1,4 persen.

"Kewirausahaan menjadi kata kunci bangsa ini menjadi negara yang maju, bangsa yang bersaing dan bukan bangsa yang kalah," tegasnya.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya