Berita

Pemerintah Tetap Larang Ekspor Mentah Tambang

SABTU, 09 FEBRUARI 2013 | 22:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pemerintah Indonesia tetap akan melarang ekspor mentah bahan tambang untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri pada 2014.

"Tidak ada ceritanya lagi kita menjadi bangsa yang mengekspor barang mentah tambah lagi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di acara ITB Entrepreneurship Challenge 2013 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Sabtu (9/2).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu mengatakan, jika terus dibiarkan ekspor barang tambang mentah, Indonesia akan termasuk bangsa yang merugi. Sebaliknya, jika tidak dihentikan maka seluruh sumber daya alam yang kita miliki seperti nikel, bouksit, alumunium yang saat ini urutannya 1 sampai 5 dunia hanya akan habis begitu saja karena hanya digarap oleh non skill, di cangkul, lalu dibawa ke kapal untuk diproses di luar negeri.


"Mereka memprosesnya menjadi barang jadi dan itu melibatkan para sarjananya. Negara pemasok bahan mentah tidak dapet apa. Malah bisa jadi hanya jadi beban bagi generasi penerusnya," katanya.

Ia menambahkan, Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia pada 2025. Apalagi, saat ini negara-negara maju sedang mengalami ketuan sehingga pusat pertumbuhan bergeser ke Asia. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar ke 2 setelah China. Untuk menjadi negara terbesar, perlu peningkatan daya saing sains dan teknologi serta penambahan wirausaha-wirausaha baru.

"Pertumbuhan wirausaha sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena jangan takut untuk mencoba," jelasnya.

Hatta menambahkan, dibutuhkan 2-4 persen wirausahawan muda sehingga Indonesia masuk kategori negara maju. Saat ini porsi wirausaha di Indonesia baru mencapai angka 1,4 persen.

"Kewirausahaan menjadi kata kunci bangsa ini menjadi negara yang maju, bangsa yang bersaing dan bukan bangsa yang kalah," tegasnya.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya