Berita

sby/rmol

Politik

SBY: Semua Kader Harus Teken Pakta Integritas

JUMAT, 08 FEBRUARI 2013 | 23:53 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Upaya penataan, penertiban, dan konsolidasi Partai Demokrat dipimpin dan dikendalikan langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam rangka itu, seluruh kader Demokrat harus meneken Pakta Integritas.

"Utamanya Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, DPD, DPC, dan eksekutif di pusat dan daerah," kata SBY kepada pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jumat malam (8/2).

SBY tegaskan, Pakta Integritas harus selesai Februari 2013. Bagi kader yang tidak bersedia menandatangani, akan ada sanksi. Bagi pejabat utama Partai Demokrat yang tidak bersedia, kata SBY, akan langsung diberhentikan dari kepengurusan partai.


Selain itu SBY juga memerintahkan seluruh pejabat dan kader partai melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pengawas Partai Demokrat. Setiap kader partai juga diminta untuk melaporkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

"Kita akan menggunakan format (laporan) seperti yang dipakai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," kata dia.

Sebelumnya, SBY menyampaikan sebagai bagian dari upaya penyelamatan partai, dia meminta Anas Urbaningrum lebih memfokuskan diri pada upaya menghadapi dugaan masalah hukum yang sedang ditangani KPK. Tim hukum Partai Demokrat siap memberikan bantuan hukum.

SBY melakukan jumpa pers seorang diri. Tidak ada satu pun dari Majelis Tinggi Partai yang hadir menemani SBY. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya