Keputusan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menyetujui proposal Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk melanjutkan proyek pabrik vaksin flu burung juga dipertanyakan. Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh mengatakan, aneh bila BAKN mengambil keputusan demikian.
"Yang menjadi mitra Kemkes adalah Komisi IX, bukan BAKN. Jadi keputusan untuk masalah kelanjutan proyek itu bukan dibicarakan di BAKN, namun di Komisi IX," kata Poempida, Jumat (8/2).
Dia menegaskan, BAKN hanya berfungsi untuk melakukan analisa keuangan dan memberikan rekomendasi kepada komisi IX terkait kinerja Kemkes dalam penuntasan kasus dugaan korupsi proyek itu. Hal teknis terkait anggaran kementerian murni diurusi oleh komisi di DPR. Dia pun berencana mempermasalahkan hal itu di Komisi IX DPR dan saat bertemu dengan seluruh anggota DPR.
"Apabila di kemudian hari rekomendasinya semakin tidak konsisten, akan saya permasalahkan di Komisi IX maupun di Paripurna," imbuh politisi Partai Golkar ini.
Fraksi Partai Golkar sendiri sudah memutuskan untuk menolak proyek tersebut untuk dilanjutkan. Sebelumnya diketahui BAKN DPR menyetujui usulan Kemkes agar negara menambah anggaran ratusan miliar rupiah untuk melanjutkan proyek pabrik vaksin flu burung. Hal itu terungkap dalam kesimpulan rapat BAKN DPR dengan Kementerian Kesehatan, PT Bio Farma, dan Rektorat Universitas Airlangga di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/2).
Walau dalam kesimpulan BAKN DPR mengakui proyek vaksin flu burung itu dimulai dengan perencanaan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, badan itu tak mau membiarkan proyek terbengkalai. Menurut Poempida, apabila proyek itu tidak dilanjutkan akan menimbulkan kerugian keuangan negara yang lebih besar," demikian BAKN dalam salah satu butir kesimpulannya.
"Kesimpulan BAKN yang menyetujui usulan Kementerian Kesehatan mengejutkan karena mitra kerja kementerian itu, Komisi IX DPR, masih menolak penambahan anggaran negara dalam proyek itu," tandasn.
[dem]
