Berita

ilustrasi

Bisnis

Hipmi Minta Pemda Tak Hambat Masuknya Investor

KAMIS, 07 FEBRUARI 2013 | 19:32 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah daerah diminta untuk bekerjasama dalam meningkatkan perekonomian daerah. Jangan sampai aturan-aturan yang dikeluarkan justru malah menghambat investor masuk ke daerah.

"Saat ini ada beberapa aturan daerah yang dinilai merugikan para pengusaha tambang batubara, salah satunya adalah pelarangan truk pengangkut batubara melewati jalan umum," ujar Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bidang Energi, Reza Rajasa dalam seminar Prospek  Industri Batubara dan Hambatan Infrastruktur, di kantor Hipmi, Kamis (7/2).

Sebelumnya, Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel) memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumsel No 5/2011 serta Peraturan Gubernur (Pergub) per Januari 2013 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Salah satu pasalnya, truk batubara harus lewat jalan khusus.


"Jangan sampai aturan yang keluar malah merugikan," katanya.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Sumatera Selatan Sutarman mengatakan, akibat peraturan daerah yang melarang truk batubara melewati jalan umum, membuat 13 perusahaan batu bara gulung tikar.

"Ada 13 perusahaan batu bara Sumatera Selatan yang gulung tikar karena telah mengalami kerugian sebesar Rp 15 miliar per hari," ujarnya.

Alasannya, hingga kini jalan khusus tersebut belum juga selesai dibangun. Padahal, secara teknis, pihaknya tidak keberatan dengan Perda ini. Apalagi, jelas Sutarman, kebanyakan pengusaha batu bara di Sumatera Selatan adalah pengusaha menengah ke bawah sehingga 13 pengusaha sudah mengalami gulung tikar. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya