Pencabutan status darurat banjir Jakarta disesalkan Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief. Pasalnya, keputusan situasi tanggap darurat yang berakhir 27 Januari lalu dilakukan tanpa mempertimbangkan prediksi cuaca Badan Meteorolgi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sementara hari ini terbukti sejumlah wilayah di Jakarta kembali direndam bajir.
"Informasi BMKG harusnya menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan dalam memutuskan apakah keadaan tanggap darurat banjir Jakarta berakhir atau tidak," kata Andi kepada wartawan, Rabu (6/1).
Seperti diketahui, hujan yang mengguyur Jakarta sejak Rabu sore (6/2) telah membuat beberapa titik banjir di Ibukota kembali tergenang air. Genangan air antara lain terjadi di Balaikota dengan ketinggian mencapai 15 cm. Kantor Satpol PP, Crisis Center, Humas dan Protokoler Pemprov DKI serta ruang pelayanan kesehatan gawat darurat yang ada di sekitaran Balaikota ikut tergenang.
Beberapa kawasan perkantoran juga tak luput dari banjir akibat hujan dengan intensitas sedang yang terjadi sejak sore hingga malam ini. Antara lain terjadi di sekitar gedung KPK, depan gedung UOB, area depan Mall Citraland, kawasan Tomang, depan Universitas Tarumanagara, depan gedung ex PLN, terowongan Casablanca, depan Plaza Semanggi, dan beberapa kawasan lainnya.
Banjir juga telah mengakibatkan jalan protokol seperti Thamrin-Sudirman, Harmoni-Tomang dan jalan protokol lainnya lumpuh. Antrian kendaraan memadati jalanan menimbulkan kemacetan total pada jalan-jalan tersebut.
Boleh saja, kata Andi, beberapa kalangan menganggap hujan yang mengguyur Jakarta hari ini sebagai kegagalan rekayasa hujan yang dilakukan Pemprov DKI dengan BPPT dan BNPB. Namun menurut dia, penting bagi semua pihak yang terkait banjir untuk menjadikan informasi BMKG sebagai acuan utama dalam pengambilan keputusan.
Menurut Andi pencabutan situasi tanggap darurat yang berakhir pada 27 Januari lalu dan kemudian dilanjutkan dengan masa transisi kedaruratan sampai dengan 26 Februari yang dicanangkan BNPB, merupakan keputusan terburu-buru dengan tanpa mempertimbangkan prediksi keadaan cuaca tiga bulan ke depan. Sementara BMKG sudah mengingatkan melalui prediksinya soal keadaan cuaca sampai Maret mendatang.
"Kedepan, perlu kiranya dibentuk badan khusus penanggulangan banjir Jakarta yang secara khusus pula melakukan antisipasi berbagai potensi banjir yang akan menerpa Ibukota," demikian Andi.
[dem]
