Sebagai negara berdaulat, asing tidak berhak mengatur kebijakan Indonesia. Apalagi, kalau pihak asing itu hanya LSM yang kerap berkoar-koar tanpa memberi solusi.
"Tidak ada hak LSM asing Greenpeace mengatur Indonesia. Jadi anggap saja mereka seperti badut yang lagi lucu-lucuan," kata Wakil Sekjen Partai Golkar Lalu Mara Satria Wangsa kepada wartawan, Selasa (5/2) menanggapi seruan Greenpeace agar pemerintah menghentikan ekspor batubara, minyak, dan gas ke luar negeri.
Lalu meminta pemerintah tidak terlalu ambil pusing dengan seruan Greenpeace. Bagi Lalu, laporan Greenpeace sama sekali tidak berdasar.
"Kalau alasannya kerusakan lingkungan, sudah ada AMDAL. Ekspor sah-sah saja selama kebutuhan domestik sudah terpenuhi. Laporan itu dicuekin saja, tidak perlu ditanggapi serius," tandas Lalu.
Dalam laporan terbarunya, Greenpeace yang bermarkas di Belanda menuding pemerintahan Presiden SBY munafik karena menyerukan peningkatan ekspor pertambangan. "Perubahan iklim karena mega proyek baru, adalah akibat langsung dari kemunafikan yang ditunjukkan oleh segelintir pemerintah,†ujar Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Arif Fiyanto, dalam rilisnya, Senin (4/2) lalu.
"Rencana pemerintah Indonesia dan industri energi kotor batubara untuk meningkatkan produksi dan total ekspor batubara dari Indonesia, bukan hanya akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia di Kalimantan, tetapi juga meremehkan komitmen Presiden SBY untuk mengurangi emisi karbon dari Indonesia sebagai inisiatif Indonesia untuk memerangi perubahan iklim," kata Arif.
Pengamat ekonomi dari Econit , Hendri Saparini menilai desakan Greenpeace sangat tidak masuk akal. Sebab, sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan sumber pendapatan dalam jumlah besar. Kata dia, kita sudah mengelola emisi dengan baik, jadi kalau diminta untuk menghentikan ekspor sangat tidak mungkin. Penduduk miskin dan pengangguran masih tinggi. Sehingga sangat wajar kita mengelola sumberdaya alam sendiri.
Hendri menambahkan, diperlukan sikap tegas pemerintah untuk menghadang campurtangan pihak asing terkait kebijakan dalam negeri. "Harus ada langkah strategis dari pemerintah. Pemerintah harus tegas menjawab. Kita negara berdaulat. Apalagi, saat ini kita sudah sangat menjaga lingkungan,†tukas dia.
[dem]
