Berita

yusril ihza mahendra/ist

Politik

Yusril Ihza: Partai Nasional Demokrat Tidak Terdaftar Di Kemenkumham

SELASA, 05 FEBRUARI 2013 | 01:08 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra kembali mengungkap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang amburadul, tidak teliti dan tidak profesional. Kali ini KPU terbukti salah mencantumkan nama Partai Nasional Demokrat.

"Diantara 10 partai yang lolos ditulis nama Partai Nasional Demokrat padahal di Kemenkumham tidak terdaftar sebagai parpol. Yang terdaftar di Kemenkumham adalah Partai Nasdem bukan Partai Nasional Demokrat. Nasional Demokrat adalah nama ormas yang terdaftar di Kemendagri, bukan nama partai yang terdaftar di Kemenkumham," kata Yusril dalam akun twitternya, Senin (4/2).

Akibat kesalahan ini, kata Yusril, Keputusan KPU No 5/2013 tentang Partai yang lolos atau tidak lolos verifikasi menjadi cacat hukum. Sementara dalam Diktum SK No 5 itu tegas dinyatakan bahwa SK tersebut hanya dapat direvisi atas putusan Bawaslu, PT TUN atau Mahkamah Agung.


"SK KPU No 5/2013 tentang partai yang lolos atau tidak lolos verifikasi yang cacat hukum  tidak bisa direvisi oleh KPU," tegas dia.

Yusril mengatakan dengan keputusan KPU yang salah dan cacat hukum itu maka dengan sendirinya kabsahan keikutsertaan Partai Nasdem dalam Pemilu 2014 bisa problematik.

"Ketum Nasdem Surya Paloh harusnya laporkan semua komisioner KPU ke DKPP agar ditindak karena melanggar sumpah jabatan, karena kerja tidak cermat," demikian Yusril. [dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya