Berita

sahril amin dea naga/ist

Politik

DIVESTASI SAHAM

Menteri Agus Martowadojo Berselingkuh dengan Newmont

SENIN, 04 FEBRUARI 2013 | 20:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dinilai telah 'berselingkuh' dengan PT Newmont Nusa Tenggara terkait divestasi saham 7 persen. Proses divestasi pekan lalu kembali diperpanjang untuk kelima kalinya.

"Menkeu patut diduga sengaja terus mengulur penyelesaian proses divestasi untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu. Pihak yang paling diuntungkan atas terus berlarut-larutnya proses divestasi itu adalah PTNNT yang tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi pemegang kendali," kata anggota Komisi II DPRD Sumbawa Barat, M Sahril Amin Dea Naga, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (4/2).

Dia juga menuding Menkeu sebagai pemilik otoritas dalam proses divestasi telah berbohong dan melanggar keputusan MK terkait divestasi saham 7 persen PTNNT yang memutuskan proses tersebut harus atas persetujuan DPR.


"Saya sudah mengecek ke Komisi VII dan Komisi XI DPR RI, tidak ada laporan atau permintaan persetujuan dari Menkeu terkait proses divestasi tersebut meski sudah lima kali diperpanjang. Itu artinya Menkeu telah berbohong dan melanggar keputusan MK," kata Sahril.

Menurut dia, dengan tetap menjadi pemegang saham mayoritas, Newmont memegang kendali mengambil kebijakan seenaknya. Apalagi selama ini Presiden Direktur PTNNT, Martiono Hadianto tidak setuju divestasi segera dituntaskan yang tercermin dari sikapnya yang tidak pro terhadap daerah untuk mendapatkan saham tersebut.

Sahril menyatakan pesimis Negara dan masyarakat di daerah penghasil akan mendapatkan manfaat lebih besar dari keberadaan PTNNT, karena faktanya pemilik otoritas dan PTNNT sendiri tidak beritikad baik untuk itu.

"Proses divestasi itu seharunya sudah tuntas tahun 2010, tetapi pemerintah dan Newmont selalu menundanya. Ini patut dipertanyakan. Kalau mereka punya itikad baik, sudah sejak dulu saham tersebut diserahkan untuk dibeli daerah sebagaimana komitmen Komisi VII dan Komisi XI DPR," pungkas Sahril.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya