Berita

sahril amin dea naga/ist

Politik

DIVESTASI SAHAM

Menteri Agus Martowadojo Berselingkuh dengan Newmont

SENIN, 04 FEBRUARI 2013 | 20:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dinilai telah 'berselingkuh' dengan PT Newmont Nusa Tenggara terkait divestasi saham 7 persen. Proses divestasi pekan lalu kembali diperpanjang untuk kelima kalinya.

"Menkeu patut diduga sengaja terus mengulur penyelesaian proses divestasi untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu. Pihak yang paling diuntungkan atas terus berlarut-larutnya proses divestasi itu adalah PTNNT yang tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi pemegang kendali," kata anggota Komisi II DPRD Sumbawa Barat, M Sahril Amin Dea Naga, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (4/2).

Dia juga menuding Menkeu sebagai pemilik otoritas dalam proses divestasi telah berbohong dan melanggar keputusan MK terkait divestasi saham 7 persen PTNNT yang memutuskan proses tersebut harus atas persetujuan DPR.


"Saya sudah mengecek ke Komisi VII dan Komisi XI DPR RI, tidak ada laporan atau permintaan persetujuan dari Menkeu terkait proses divestasi tersebut meski sudah lima kali diperpanjang. Itu artinya Menkeu telah berbohong dan melanggar keputusan MK," kata Sahril.

Menurut dia, dengan tetap menjadi pemegang saham mayoritas, Newmont memegang kendali mengambil kebijakan seenaknya. Apalagi selama ini Presiden Direktur PTNNT, Martiono Hadianto tidak setuju divestasi segera dituntaskan yang tercermin dari sikapnya yang tidak pro terhadap daerah untuk mendapatkan saham tersebut.

Sahril menyatakan pesimis Negara dan masyarakat di daerah penghasil akan mendapatkan manfaat lebih besar dari keberadaan PTNNT, karena faktanya pemilik otoritas dan PTNNT sendiri tidak beritikad baik untuk itu.

"Proses divestasi itu seharunya sudah tuntas tahun 2010, tetapi pemerintah dan Newmont selalu menundanya. Ini patut dipertanyakan. Kalau mereka punya itikad baik, sudah sejak dulu saham tersebut diserahkan untuk dibeli daerah sebagaimana komitmen Komisi VII dan Komisi XI DPR," pungkas Sahril.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya