Berita

sahril amin dea naga/ist

Politik

DIVESTASI SAHAM

Menteri Agus Martowadojo Berselingkuh dengan Newmont

SENIN, 04 FEBRUARI 2013 | 20:05 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dinilai telah 'berselingkuh' dengan PT Newmont Nusa Tenggara terkait divestasi saham 7 persen. Proses divestasi pekan lalu kembali diperpanjang untuk kelima kalinya.

"Menkeu patut diduga sengaja terus mengulur penyelesaian proses divestasi untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu. Pihak yang paling diuntungkan atas terus berlarut-larutnya proses divestasi itu adalah PTNNT yang tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadi pemegang kendali," kata anggota Komisi II DPRD Sumbawa Barat, M Sahril Amin Dea Naga, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin (4/2).

Dia juga menuding Menkeu sebagai pemilik otoritas dalam proses divestasi telah berbohong dan melanggar keputusan MK terkait divestasi saham 7 persen PTNNT yang memutuskan proses tersebut harus atas persetujuan DPR.


"Saya sudah mengecek ke Komisi VII dan Komisi XI DPR RI, tidak ada laporan atau permintaan persetujuan dari Menkeu terkait proses divestasi tersebut meski sudah lima kali diperpanjang. Itu artinya Menkeu telah berbohong dan melanggar keputusan MK," kata Sahril.

Menurut dia, dengan tetap menjadi pemegang saham mayoritas, Newmont memegang kendali mengambil kebijakan seenaknya. Apalagi selama ini Presiden Direktur PTNNT, Martiono Hadianto tidak setuju divestasi segera dituntaskan yang tercermin dari sikapnya yang tidak pro terhadap daerah untuk mendapatkan saham tersebut.

Sahril menyatakan pesimis Negara dan masyarakat di daerah penghasil akan mendapatkan manfaat lebih besar dari keberadaan PTNNT, karena faktanya pemilik otoritas dan PTNNT sendiri tidak beritikad baik untuk itu.

"Proses divestasi itu seharunya sudah tuntas tahun 2010, tetapi pemerintah dan Newmont selalu menundanya. Ini patut dipertanyakan. Kalau mereka punya itikad baik, sudah sejak dulu saham tersebut diserahkan untuk dibeli daerah sebagaimana komitmen Komisi VII dan Komisi XI DPR," pungkas Sahril.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya