Berita

ilustrasi

Politik

Kurangi Penyelundupan, Pemerintah Harus Kurangi Disparitas Harga BBM Subsidi dan Non Subsidi

SENIN, 04 FEBRUARI 2013 | 15:30 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah diminta mengurangi disparitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non subsidi untuk mengurangi penyelundupan.

Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria mengatakan, sepanjang terdapat disparitas yang cukup besar antara  harga BBM bersubsidi dengan harga non subsidi ditambah dengan mahalnya harga minyak dunia, maka hal ini akan selalu memancing adanya perbuatan pencurian minyak.  

"Ini harus diantisipasi pihak penegak hukum," kata Sofyan, di Jakarta, Senin (4/2).


Pertamina selaku pemasok BBM terbesar di negeri ini, menurut dia, harus mewaspadai secara ketat terjadinya pencurian minyak miliknya dengan membuat sistem pengaman dan pengawasan yang canggih. Tujuannya, agar BUMN ini tidak dirugikan dari perbuatan pihak-pihak yang mencari keuntungan besar dengan mencuri minyak dari perusahan pelat merah itu.

Direktur PT Sherin Kapuas Raya (SKR) Winardi selaku operator tanker Serena II membantah adanya penyelundupan solar Pertamina oleh kapalnya. Menurutnya, solar yang dijual tersebut milik tanker KM Serena II yang dijual  ke MT  Cahaya yang berbendera Singapura. Namun menurut Winardi, solar yang dibongkar beberapa awak kapal bukanlah  dari kargo kapal tetapi  dari tangki bahan bakar kapal Serena II sendiri.  Saat tertangkap, sudah memindahkan 25 kiloliter solar.

"Dalam kejadian itu perusahaan saya yang dirugikan, bukannya pihak  Pertamina," katanya.

Winardi  mengatakan siap bertanggung jawab atas kerugian Pertamina akibat penahanan tanker Serena II.

Sebelumnya, Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto mengatakan, ada dugaan keterlibatan oknum Pertamina dalam kegiatan penyelundupan solar subsidi ke kapal Singapura di perairan Batam. [dem]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya