Berita

ilustrasi

Politik

Kurangi Penyelundupan, Pemerintah Harus Kurangi Disparitas Harga BBM Subsidi dan Non Subsidi

SENIN, 04 FEBRUARI 2013 | 15:30 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemerintah diminta mengurangi disparitas harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan non subsidi untuk mengurangi penyelundupan.

Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria mengatakan, sepanjang terdapat disparitas yang cukup besar antara  harga BBM bersubsidi dengan harga non subsidi ditambah dengan mahalnya harga minyak dunia, maka hal ini akan selalu memancing adanya perbuatan pencurian minyak.  

"Ini harus diantisipasi pihak penegak hukum," kata Sofyan, di Jakarta, Senin (4/2).


Pertamina selaku pemasok BBM terbesar di negeri ini, menurut dia, harus mewaspadai secara ketat terjadinya pencurian minyak miliknya dengan membuat sistem pengaman dan pengawasan yang canggih. Tujuannya, agar BUMN ini tidak dirugikan dari perbuatan pihak-pihak yang mencari keuntungan besar dengan mencuri minyak dari perusahan pelat merah itu.

Direktur PT Sherin Kapuas Raya (SKR) Winardi selaku operator tanker Serena II membantah adanya penyelundupan solar Pertamina oleh kapalnya. Menurutnya, solar yang dijual tersebut milik tanker KM Serena II yang dijual  ke MT  Cahaya yang berbendera Singapura. Namun menurut Winardi, solar yang dibongkar beberapa awak kapal bukanlah  dari kargo kapal tetapi  dari tangki bahan bakar kapal Serena II sendiri.  Saat tertangkap, sudah memindahkan 25 kiloliter solar.

"Dalam kejadian itu perusahaan saya yang dirugikan, bukannya pihak  Pertamina," katanya.

Winardi  mengatakan siap bertanggung jawab atas kerugian Pertamina akibat penahanan tanker Serena II.

Sebelumnya, Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto mengatakan, ada dugaan keterlibatan oknum Pertamina dalam kegiatan penyelundupan solar subsidi ke kapal Singapura di perairan Batam. [dem]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya