Berita

andi mallarangeng/ist

Politik

PKS Jelaskan Mengapa Andi Mallarangeng Harus Diperlakukan Sama dengan Luthfi Hasan Ishaaq

SABTU, 02 FEBRUARI 2013 | 15:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Terang saja PKS sempat meradang dan menilai ada konspirasi di balik kasus suap kuota impor daging sapi yang menjerat tokoh mereka, Luthfi Hasan Ishaaq.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Sohibul Iman, menerangkan ada perbedaan perlakuan yang amat kentara oleh KPK dalam penangan kasus yang menimpa bekas presiden mereka dengan bekas menteri SBY, Andi Mallarangeng, yang merupakan bekas petinggi Partai Demokrat.

Menurut dia, KPK selalu berkilah, penangkapan dan penahanan yang begitu cepat kepada Luthfi sangat beda dengan penanganan terhadap Andi Mallarangeng, karena kasus Luthfi adalah hasil operasi tangkap tangan.


"Ketika dibandingkan, memangnya kasus Andi Mallarangeng itu bukan hasil operasi tangkap tangan kasus Wisma Atlet di Kementerian Pemuda dan Olahraga?" tegasnya.
 
Menurutnya, kasus Andi Mallarangeng (Hambalang) juga hasil operasi tangkap tangan kasus suap Wisma Atlet. Saat itu yang diciduk dari kantor Menpora adalah pejabat di Kemenpora, Wafid Muharram, dan seorang dari pihak swasta, Mindo Rosalina Manulang.

"Kasus itu kan pengembangan tangkap tangan, lalu kenapa yang satu ditangkap, sementara yang lain tidak?" tambah dia.

Dia minta KPK betul-betul bersikap adil dan mempertimbangkan bahwa jika langkah mereka makin tak logis, maka kewibawaan lembaga superbody itu hilang.

"Ini harus diperhatikan teman-teman di KPK," seru dia.

Dia juga banggakan sikap Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), yang ikhlas menerima tindakan hukum dari KPK dan segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PKS. Hal itu, tambah dia, menunjukkan KPK serius pada proses hukum. Dia minta publik dan pengamat melihat keseluruhan gambar kasus.

"Kami tidak tempatkan KPK sebagai bagian konspirasi. Kami katakan KPK harus diperkuat sebagai lembaga yang memberantas korupsi. Tapi KPK yang memiliki berbagai hak istimewa mulai dari penyadapan, punya hak subjektif menahan atau tidak menahan orang, harus hati-hati," pintanya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Arah Pergerakan Ekonomi Nasional dalam Papan Catur Oligarki

Minggu, 06 September 2026 | 05:51

Breaking News: Bandara Soeta Ditutup!

Minggu, 06 September 2026 | 05:16

Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Terdeteksi Hingga Sumbar

Minggu, 06 September 2026 | 04:52

Menerima Dubes AS untuk ASEAN

Minggu, 06 September 2026 | 04:22

KKP Gelar Inspeksi Kapal Perikanan Demi Lindungi ABK Sesuai Konvensi ILO 188

Minggu, 06 September 2026 | 03:53

Ketika Rasa Sakit Direduksi Angka

Minggu, 06 September 2026 | 03:23

TelkomProperty Pastikan Optimalisasi Aset dan Memenuhi Prinsip Value Creation

Minggu, 06 September 2026 | 02:50

Jangan Ulangi Kesalahan Revolusi Biru

Minggu, 06 September 2026 | 02:21

Tidak Cukup Hanya Pakai Masker, Ini Bahaya Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Minggu, 06 September 2026 | 01:59

Photex Navy Force SGS 2026 Tampilkan Formasi Laut di Perairan Banten

Minggu, 06 September 2026 | 01:46

Selengkapnya