Berita

prabowo subianto/ist

Politik

Prabowo Ajak Cendekiawan Lakukan Perubahan

SABTU, 02 FEBRUARI 2013 | 14:44 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Kasus korupsi dan inefisiensi anggaran di Indonesia sudah masuk stadium membahayakan dan mengancam kedaulatan bangsa. Negara akan gagal dan tumbang jika tidak segera dilakukan perubahan kebijakan pro rakyat.

"Sejarah mengatakan negara besar seperti Uni Soviet, dan rezim kuat di timur tengah tumbang. Tidak ada uang untuk tentara dan rakyat karena korupsi inefisiensi merajalela di elit," ujar Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat menjadi pembicara Dialog Nasional "Kepemimpinan Nasional Menuju Penguatan Kedaulatan Bangsa," yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Barat, Bandung (2/2).

Prabowo mencontohkan informasi yang diperolehnya dari salah satu wakil gubernur terkait dugaan kasus korupsi anggaran yang terjadi dalam APBD-nya periode lalu. Penggunaan anggaran pembelian barang dengan mengambil keuntungan 10 hingga 20 persen diwajarkan dalam hal dagang. Namun, jika sampai ratusan bahkan ribuan persen itu sudah membahayakan. Dia juga mencontohkan adanya anggaran Scanner harga 2 juta yang dianggarkan 270 juta, biaya pembangunan, biaya halte bis sampai 24 miliar dan motor pemadam kebakaran harga 26 juta dianggarkan 260 juta.


Selain kasus korupsi, Prabowo juga menilai pemborosan dan inefiesiensi anggaran sedang terjadi di Indonesia. Ia mencontohkan borosnya pelaksanaan pemilukada di salah satu provinsi dimana pemenangnya menghabiskan dana 600 miliar, sementara yang kalah 400 miliar.

Kondisi pengunaan anggaran akan semakin tidak efisien dengan adanya rencana penambahan empat provinsi dan 16 kabupaten di Indonesia. Akibatnya anggaran daerah hanya akan habis untuk belanja pegawai, rumah dinas, gedung DPRD dan banyak lagi fasilitas pemerintahan lainnya. Untuk itu kata dia, perlu dipertimbangkan ulang kelanjutan pemilihan langsung kepala daerah dan pemekaran wilayah. "Itu tidak efisien."

Prabowo mengajak para cendekiawan, professor dan guru besar di seluruh Indonesia di ICMI, Muhamadiyah dan NU untuk melakukan perubahan. Sejarah dunia mengatakan kekuatan kharisma dan pengaruh para cendekiawan mampu merubah satu kebijakan disebuah Negara. Pemerintah Amerika Serikat sudah berkali-kali merasakan dahsyatnya penolakan guru besar terkait kebijakan perang salah satunya saat memerangi Vietnam.

"Kalau yang bicara aktivis, politisi, pengamat, itu belum bergetar. Tapi jika para guru besar sudah ambil kebijakan, disitu ada perubahan," tegasnya.

Prabowo menambahkan pemerintahan yang lemah, tidak efisien dan korupsi merupakan salah satu dari empat tantangan Indonesia di masa mendatang yang harus diselesaikan. Ketiga lainnya yakni menipisnya cadangan sumber daya energi dimana Indonedia sudah harus mempertimbangkan sumber energi lainnya selain minyak, seperti gas, energi terbarukan, bahkan nuklir.

Ledakan penduduk 1,6 persen setiap tahun atau 3,2 juta dimana dalam 10 tahun ke depan Indonesia akan memiliki 30 juta lebih mulut baru untuk diberikan makan, maka pengendalian pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana harus diaktifkan kembali. Serta ketidakseimbangan struktural perekonomian telah menciptakan rasa ketidakpuasan dan keadilan, dimana kemajuan ekonomi hanya menguntungkan segelintir elit saja.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya