Awas, Free Rider Kasus Luthfi Masuk Lewat Bawahan Abraham Samad

PKS tidak mau lagi membesar-besarkan teori konspirasi sebagai sumber "bencana" yang menimpa mereka setelah pengungkapan dugaan suap impor daging sapi oleh KPK.

"Bicara konspirasi ya bicara konteks politiknya. Tapi bicara proses hukumnya kami sangat kooperatif," tegas Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Sohibul Iman, dalam diskusi Prahara Karena Sapi di Cikini, Jakarta, Sabtu (2/2).

Dia contohkan sikap bekas Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), yang ikhlas menerima tindakan hukum dari KPK dan segera mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu, tambah dia, menunjukkan KPK serius pada proses hukum. Dia minta publik dan pengamat melihat keseluruhan gambar kasus.

"Kami tidak tempatkan KPK sebagai bagian konspirasi. Kami katakan KPK harus diperkuat sebagai lembaga yang memberantas korupsi. Tapi KPK yang memiliki berbagai hak istimewa mulai dari penyadapan, punya hak subjektif menahan atau tidak menahan orang, harus hati-hati," pintanya.

Dalam menangani kasus yang menyeret politik, KPK harus penuh kehati-hatian dan punya kesadaran akan ruang.

"Hukum tak berdiri di ruang hampa. Ketika KPK tak gunakan prinsip kehati-hatian, maka ada yang menunggangi itu," tegas dia lagi.

Menurutnya, rentang kendali pimpinan KPK kepada personilnya di bawah adalah masalah yang harus disorot.

"Bisa saja free rider ini masuk tidak lewat pimpinan KPK, tapi ke level penyidik di bawah. Mungkin saja pimpinan KPK di-fait accompli oleh para bawahannya," ucapnya.

Sohibul ingatkan, kalau penanganan kasus tertunggangi oleh para free rider atau bisa diartikan sebagai penunggang kasus yang membuat kesan politis makin kental, maka wibawa KPK akan jatuh. [ald]